JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku menghargai adanya hasil survei dari Litbang Kompas yang menyebut kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai angka tertinggi.
Kendati demikian, Partai Demokrat tetap memberikan sejumlah catatan kritis bagi pemerintah agar tetap fokus menambal kekurangan di sisa pemerintahan 2 tahun ke depan.
Kekurangan yang dibeberkan Demokrat di antaranya merupakan polemik yang tengah ramai menjadi pemberitaan media massa.
"Gelombang ketiga Omicron tengah mengancam, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, harga kedelai yang melambung tinggi, mesti ditangani serius oleh pemerintah," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/2/2022).
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Capai Angka Tertinggi
Kamhar mengungkapkan, di sisa masa jabatan yang hanya tinggal 2 tahun, pemerintah diminta betul-betul mengeluarkan kebijakan yang berdasarkan tujuan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah, kata dia, tidak boleh gagal fokus untuk menanggulangi akibat dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah perlu mengatasi masalah pandemi dari akarnya.
"Akar permasalahan adalah kesehatan. Ini yang mendesak untuk dibereskan agar persoalan ekonomi bisa dan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan," ucap dia.
Baca juga: Istana Sebut Jokowi Dengar Keberatan Para Pekerja, Permenaker soal Pencairan JHT Akan Direvisi
Mendesaknya mengatasi masalah kesehatan itu membuat Kamhar justru mempertanyakan pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Dia menyindir pemindahan IKN tidak mendesak dan penting dilakukan saat ini. Maka, pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik tinggi dan akuntabel.
"Apalagi, anggaran yang tersedia sangat terbatas dan utang semakin menumpuk, tertinggi sepanjang sejarah," kata Kamhar.