Raih Tingkat Kepuasan Tinggi, Jokowi Diingatkan Potensi Polemik di Sisa 2 Tahun Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku menghargai adanya hasil survei dari Litbang Kompas yang menyebut kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai angka tertinggi.

Kendati demikian, Partai Demokrat tetap memberikan sejumlah catatan kritis bagi pemerintah agar tetap fokus menambal kekurangan di sisa pemerintahan 2 tahun ke depan.

Kekurangan yang dibeberkan Demokrat di antaranya merupakan polemik yang tengah ramai menjadi pemberitaan media massa.

"Gelombang ketiga Omicron tengah mengancam, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, harga kedelai yang melambung tinggi, mesti ditangani serius oleh pemerintah," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Capai Angka Tertinggi

Kamhar mengungkapkan, di sisa masa jabatan yang hanya tinggal 2 tahun, pemerintah diminta betul-betul mengeluarkan kebijakan yang berdasarkan tujuan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah, kata dia, tidak boleh gagal fokus untuk menanggulangi akibat dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah perlu mengatasi masalah pandemi dari akarnya.

"Akar permasalahan adalah kesehatan. Ini yang mendesak untuk dibereskan agar persoalan ekonomi bisa dan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan," ucap dia.

Baca juga: Istana Sebut Jokowi Dengar Keberatan Para Pekerja, Permenaker soal Pencairan JHT Akan Direvisi

Mendesaknya mengatasi masalah kesehatan itu membuat Kamhar justru mempertanyakan pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Dia menyindir pemindahan IKN tidak mendesak dan penting dilakukan saat ini. Maka, pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik tinggi dan akuntabel.

"Apalagi, anggaran yang tersedia sangat terbatas dan utang semakin menumpuk, tertinggi sepanjang sejarah," kata Kamhar.

Di sisi lain, Kamhar membeberkan bahwa Indonesia masih dilanda permasalahan selain pandemi di antaranya polemik Jaminan Hari Tua (JHT). Diketahui, JHT baru dapat diambil oleh para pekerja pada saat berusia 56 tahun.

Menurut dia, kebijakan yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 itu sama sekali tidak adil bagi para pekerja.

"Kebijakan ini perlu dievaluasi. Publik membaca, pemerintah menggunakan segala cara untuk memanfaatkan dana-dana publik, termasuk seperti dana tabungan haji/dana abadi umat, dana BPJS dan sebagainya digunakan untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Akan Resmikan Program JKP Besok

Tak ingin berspekulasi negatif, Kamhar menilai bahwa pembangunan infrastruktur memang penting dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila tepat sasaran.

Namun, lanjut dia, pembangunan infrastruktur akan menjadi kekhawatiran bersama jika tidak tepat sasaran dan tidak didukung studi kelayakan yang memadai.

Sebelumnya, survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen.

Angka ini meningkat dari 66,4 persen dibandingkan survei serupa pada Oktober 2021.

Capaian angka tersebut bahkan tertinggi selama survei-survei sejenis dilakukan sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Adapun survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.