Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raih Tingkat Kepuasan Tinggi, Jokowi Diingatkan Potensi Polemik di Sisa 2 Tahun Terakhir

Kompas.com - 21/02/2022, 20:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku menghargai adanya hasil survei dari Litbang Kompas yang menyebut kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai angka tertinggi.

Kendati demikian, Partai Demokrat tetap memberikan sejumlah catatan kritis bagi pemerintah agar tetap fokus menambal kekurangan di sisa pemerintahan 2 tahun ke depan.

Kekurangan yang dibeberkan Demokrat di antaranya merupakan polemik yang tengah ramai menjadi pemberitaan media massa.

"Gelombang ketiga Omicron tengah mengancam, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, harga kedelai yang melambung tinggi, mesti ditangani serius oleh pemerintah," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Capai Angka Tertinggi

Kamhar mengungkapkan, di sisa masa jabatan yang hanya tinggal 2 tahun, pemerintah diminta betul-betul mengeluarkan kebijakan yang berdasarkan tujuan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah, kata dia, tidak boleh gagal fokus untuk menanggulangi akibat dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah perlu mengatasi masalah pandemi dari akarnya.

"Akar permasalahan adalah kesehatan. Ini yang mendesak untuk dibereskan agar persoalan ekonomi bisa dan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan," ucap dia.

Baca juga: Istana Sebut Jokowi Dengar Keberatan Para Pekerja, Permenaker soal Pencairan JHT Akan Direvisi

Mendesaknya mengatasi masalah kesehatan itu membuat Kamhar justru mempertanyakan pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Dia menyindir pemindahan IKN tidak mendesak dan penting dilakukan saat ini. Maka, pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik tinggi dan akuntabel.

"Apalagi, anggaran yang tersedia sangat terbatas dan utang semakin menumpuk, tertinggi sepanjang sejarah," kata Kamhar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com