Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Kompas.com - 09/12/2021, 10:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Yusuf Solichien dan jajarannya di kediaman resmi wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabut (8/12/2021).

Dalam pertemuan itu, Ma'ruf menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, tetapi butuh dukungan dari semua pihak termasuk partai politik.

"Penting dukungan berbagai pihak termasuk partai-partai politik, baik partai di parlemen maupun non parlemen," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Wapres Tekankan Transformasi ASN Harus Diiringi Penguatan Nilai

Mar'ruf menuturkan, selain memulihkan ekonommi yang terdampak pandemi Covid-19, tantangan lain yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menekan angka kemmiskinan.

Ia mengatakan, pemerintah akan berupaya keras menghapus angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan menurunkan angka kemiskinan umum hingga 8 persen pada 2024.

Caranya, pemerintah akan memberikan perlindungan sosial berupa pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Jadi salah satu yang menjadi tugas pemerintah sekarang (adalah) menekan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Jangan sampai kita menjadi negara maju tapi dibebani oleh kemiskinan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: KPU Serahkan Data Terkait Pemilu 2019 kepada Pemerintah dan Partai Politik

Di samping itu, Ma'ruf juga menuturkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

"Partai ini penting sekali baik di dalam merumuskan, mengawal, dan mengawasi (kebijakan), dan lebih dari itu tentu menjaga negara ini dan keutuhan bangsa," kata mantan ketua MUI tersebut.

Sementara itu, Yussuf melaporkan kepada Ma'ruf bahwa PKP telah menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang salah satu hasilnya adalah mengubah nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Ia melanjutkan, hasil Munaslub juga menegaskan bahwa PKP akan terus menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala macam ancaman.

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Ancaman yang dimaksud antara laindisintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleran, dan ancaman-ancaman lain terutama pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

"Mungkin karena sejarahnya PKP ini didirikan oleh sesepuh TNI jadi sangat kental Pancasila dan nasionalismenya," ujar dia.

Yussuf juga menegaskan, PKP sebagai salah satu partai koalisi pemerintah akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga tuntas.

"Kami dari PKP tetap akan konsisten untuk mengawal pemerintahan Bapak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com