Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Kompas.com - 02/12/2021, 18:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah memperketat pengawasan di pintu masuk wilayah Indonesia dan pelaksanaan karantina untuk mencegah virus Corona varian Omicron.

Adapun per Rabu (1/12/2021), sebanyak 23 negara telah melaporkan adanya kasus infeksi varian Omicron.

"Memperketat terhadap batas-batas pintu masuk baik pelabuhan udara, laut dan perbatasan langsung di darat, itu harus kita perketat. Screening yang ketat tiap kedatangan," kata Rahmad saat dihubungi, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

"Dipastikan karantina sesuai dengan aturan sehingga tidak ada kata pemaafan untuk oknum-oknum yang memberikan izin tidak karantina atau karantina tidak sesuai ketentuan, itu harus kita tegaskan," kata dia.

Secara khusus, Rahmad mengingatkan pemerintah untuk mengawasi masuknya orang-orang dari jalur laut karena luasnya wilayah perairan Indonesia.

Menurut dia, pengawasan di pelabuhan resmi maupun tidak resmi perlu diperketat agar Indonesia tidak kebobolan seperti yang terjadi saat varian Delta masuk beberapa waktu lalu.

Politisi PDI-P itu juga meminta pemerintah mempertimbangkan penambahan daftar larangan masuk serta waktu karantina berkaca dari perkembangan kasus varian Omicron di dunia.

"Tentu kita akan bersiap-siap, apakah perlu ditutup semua 23 negara itu atau kita di negara-negara yang sudah terdeteksi itu penambahan karantina menjadi 14 hari, itu menjadi salah satu solusinya," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Di samping itu, Rahmad juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik dan cuti pada masa libur Natal dan Tahun Baru demi mencegah gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19.

"Kepada masyarakat kita imbau, kita minta kesadarannya, tugas pengendalian terhindar dari gellombang ketiga dan Omicron ini tidak hanya tugas pemerintah pusat, daerah, dan provinsi, tapi juga butuh kesadaran semua pihak warga negara," kata Rahmad.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sejumlah negara yang telah melaporkan kasus varian Omicron per 1 Desember 2021 antara lain, Inggris, Austria, Italia, Jerman, dan Australia.

"Saat ini per 1 Desember, 23 negara yang melaporkan adanya varian Omicron," kata Nadia, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, dikutip dari kanal YouTube FMB9ID_IKP, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com