KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini independensi dan profesionalitas Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons pengajuan upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Kami meyakini independensi dan profesionalitas Majelis Hakim di tingkat MA, yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Dengan pengajuan kasasi tersebut, lanjut Ali, perkara yang menjerat eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, ujar dia, tim Jaksa KPK akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi yang diajukan Edhy Prabowo.

Menurut Ali, korupsi merupakan extra ordinary crime yang telah memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Hukumannya Diperberat Jadi 9 Tahun Penjara, Edhy Prabowo Ajukan Kasasi

"Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," ucap dia.

Edhy Prabowo mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan pidana 9 tahun penjara.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edhy mendaftarkan permohonan kasasi pada Rabu, 17 November 2021.

"Permohonan kasasi," tulis situs SIPP PN Jakarta Pusat yang dikutip, Jumat (26/11/2021).

Sebelumnya, hukuman Edhy Prabowo diperberat oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta di tingkat banding.

Majelis hakim PT DKI Jakarta menjatuhkan pidana penjara 9 tahun untuk Edhy.

“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan alternatif pertama,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/11/2021).

Selain pidana penjara, Edhy diwajibkan membayar denda Rp 400 juta yang dapat diganti pidana kurungan selama 6 bulan.

Baca juga: Putusan Edhy Prabowo Diperberat, Pukat UGM: Perspektif Sangat Bagus dari Majelis Hakim

Majelis hakim tingkat banding juga menetapkan pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar.