Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga Pertengahan Oktober, RI Sudah Terima 282,4 Juta Vaksin Covid-19

Kompas.com - 15/10/2021, 15:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerima 282.490.700 vaksin Covid-19.

Vaksin tersebut terdiri dari berbagai merk baik bentuk jadi maupun bahan baku (bulk).

"Total vaksin Covid-19 yang datang 282.490.700. Terdiri dari berbagai merk dan dalam bentuk jadi maupun bahan baku," ujar Usman dilansir dari siaran pers di laman covid19.go.id, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Tanya Jawab Seputar Vaksin Covid-19

Jumlah tersebut tercapai setelah Indonesia menerima kedatangan 601.380 dosis vaksin Covid-19 Pfizer dan kedatangan vaksin tahap ke-90 yakni vaksin AstraZeneca berjumlah 672.600 dosis pada Kamis (14/10/2021).

Untuk vaksin Pfizer telah didistribusikan ke delapan provinsi.

Yakni, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat.

Menurut Usman, pendistribusian secara langsung ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Bahwa setiap vaksin yang datang, harus segera didistribusikan, lalu disuntikkan kepada masyarakat. Agar makin cepat masyarakat disuntik, makin terlindungi kita dari Covid-19," ungkapnya.

Usman menuturkan, per 14 Oktober 2021, jumlah total vaksin jadi Pfizer yang sudah diterima Indonesia mencapai 16,3 juta dosis.

Dia menambahkan, peningkatan capaian vaksinasi di daerah-daerah menjadi elemen penting untuk membangun herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia.

Baca juga: Menag Nilai Literasi Jadi Vaksin Hadapi Intoleransi dan Diskriminasi

Untuk itu, percepatan dan perluasan program vaksinasi harus dilakukan di semua daerah.

Karenanya, lanjut Usman, dibutuhkan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah.

"Bersamaan dengan itu, pemerintah tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com