Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Dinilai Tidak Akan Bertahan Lama, jika Hanya Mengandalkan Pemilih Buruh

Kompas.com - 05/10/2021, 17:01 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh dinilai tidak akan bertahan lama jika mengandalkan segmentasi pemilih buruh.

Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, para buruh diketahui sudah tergabung dengan organisasi masing-masing.

“Buruh itu serikatnya banyak, tidak hanya KSPI, dan mereka ini terpecah-pecah dalam berbagai mazhab dan kepentingan politik yang berbeda-beda,” terang Adi dihubungi Kompas.com, Selasa (5/10/2021).

Diketahui Partai Buruh telah memilih presidennya yaitu Said Iqbal.

Said juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Selain itu, Adi juga menyarankan agar Partai Buruh tidak menyederhanakan konstituen dari golongan buruh.

Sebab, para buruh secara individual juga telah terafiliasi dengan berbagai partai politik.

Baca juga: Peneliti LIPI: Untuk Berkiprah Partai Buruh Butuh Pendanaan, Ketokohan dan Jaringan

“Jadi jangan men-simplifikasi seakan-akan buruh ini bebas nilai, enggak punya partai,” ungkap dia.

“Banyak dari buruh ini merupakan pemilih PDI-P, Golkar, Nasdem, Demokrat hingga PKS itu mereka juga pilih,” sambung dia.

Selain itu Adi juga menerangkan bahwa perjalanan Partai Buruh untuk bisa terlibat dalam kontestasi pemilu 2024 cukup berat.

Adi menjelaskan Partai Buruh harus lolos verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena parpol calon kontestan pemilu itu berkas administratifnya harus lengkap, dan ini proses yang tidak mudah,” ucapnya.

Setidaknya, lanjut Adi, untuk bisa lolos verifikasi faktual KPU, Partai Buruh harus memiliki 30 persen kader perempuan.

Kemudian, partai ini juga mesti memiliki pengurus di daerah yang menjangkau 75 persen wilayah kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia.

Baca juga: Sambut Baik Kehadiran Partai Buruh, PKS: Selamat Berjuang

“Itu tidak mudah untuk ukuran partai baru, sebagai contoh partainya Rhoma Irama, itu tidak lolos verifikasi faktual KPU saat itu,” imbuh dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com