Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Beban Pemerintah Lebih RIngan jika Pasien Gagal Ginjal Lakukan Transplantasi

Kompas.com - 07/07/2021, 10:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, beban yang harus dibayar pemerintah terhadap pasien gagal ginjal lebih ringan apabila mereka melakukan transplantasi atau cangkok ginjal.

Oleh karena itu, Muhadjir pun mendorong pasien gagal ginjal untuk melakukan transplantasi.

Menurut dia, transplantasi ginjal menjadi terapi pilihan, terutama bagi sebagian besar pasien dengan status stadium akhir.

"Dihitung-hitung sebetulnya beban yang harus dibayar pemerintah juga lebih ringan dengan melakukan transplantasi daripada cuci darah," ujar Muhadjir saat audiensi daring bersama pasien gagal ginjal di masa pandemi Covid-19, dikutip dari siaran pers, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Pastikan Ketersediaan Oksigen, Menko PMK Datangi Produsen Oksigen Terbesar di Indonesia

Muhadjir mengatakan, gagal ginjal menjadi satu dari empat penyakit terbesar yang menghabiskan 12 persen dana katastropik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setelah penyakit kanker, jantung, dan stroke.

Data menunjukkan, 10 persen dari penduduk dunia terkena penyakit ginjal kronik (PGK) atau yang terjadi akibat gejala gagal ginjal awal yang tidak segera diobati dan berangsur-angsur memburuk.

Sementara di Indonesia, kata dia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, prevalensi PGK meningkat dua kali lipat menjadi 0,38 persen dari semula 0,2 persen pada 2013.

"Saya sudah mengobrol dengan dokter di RSCM, beliau juga setuju kenapa tidak didorong saja untuk melakukan transplantasi. Sekarang sudah banyak ahli di rumah sakit daerah maupun pusat yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Minta Masyarakat Kerja Sama Laksanakan PPKM Darurat

Oleh karena itu, pihaknya pun mendesak untuk segera dibentuk Dewan Transplantasi Nasional (DTN).

Nantinya, kata dia, dewan tersebut yang akan memberikan landasan-landasan etis, etik, terkait donor, hubungan antara pendonor dan yang akan ditransplantasi, termasuk penanganannya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengakui bahwa standar pelayanan khususnya untuk penyakit katastropik terus diperbaiki.

Baca juga: Menko PMK Apresiasi Upaya KPAI dan IDAI Kaji Dampak Panjang Covid-19 pada Anak

Berbagai upaya dilakukan agar pasien gagal ginjal mendapat pelayanan terbaik.

"Gagal ginjal ini masuk dalam 12 masalah kesehatan dasar sehingga harus mendapatkan perhatian dan jangan sampai terabaikan gara-gara Covid-19," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com