Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desakan Tunda Belajar Tatap Muka Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 22/06/2021, 09:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak mendesak pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli mendatang ditunda. Pasalnya, kasus Covid-19 kian melonjak dan menembus 2 juta orang.

Penambahan kasus harian pada Senin (21/6/2021) mencapai 14.536 orang. Angka tersebut merupakan penambahan tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim tengah mempertimbangkan pelaksanaan PTM terbatas di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Menurutnya, jika pemerintah daerah menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, pelaksanaan PTM terbatas akan ditunda.

Baca juga: Kenaikan Kasus Covid-19 Tinggi, Ketua Komisi X Sarankan PTM Terbatas di Pulau Jawa dan Zona Merah Ditunda

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengusulkan penundaan PTM terbatas dilakukan di Pulau Jawa dan daerah zona merah penularan Covid-19.

Huda menilai, kasus penularan Covid-19 akan makin meningkat jika PTM terbatas tetap dilaksanakan.

Sementara itu, PTM terbatas tetap bisa dilaksanakan di zona hijau dengan syarat kesepakatan dari orangtua hingga Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

"Saya kira hampir pasti di Jawa, di Pulau Jawa, PTM tidak perlu dilaksanakan. Potensinya masih sangat besar ketika ada kenaikan tinggi kasus di Jawa," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Di sisi lain, Huda menyoroti target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik sebagai syarat digelarnya PTM terbatas.

Menurut dia, hingga kini vaksinasi tersebut justru belum terpenuhi, bahkan baru 20 persen dari progres yang berjalan.

"Apakah tetap terjadi PTM secara masif? Jawabannya hampir pasti tidak, karena vaksinasi itu baru 1,5 juta dari target tenaga pendidik dan guru yang divaksin itu 5,6 juta," tutur dia.

Huda berpandangan, Kemendikbud Ristek lebih banyak mengimbau dan sosialisasi terkait PTM terbatas, tetapi vaksinasi guru dan tenaga pendidik masih jauh dari sasaran.

"Imbauan Kemendikbud Ristek itu kadang enggak relevan dengan capaian vaksinasi guru dan tenaga pendidikan," kata Huda.

Baca juga: Jelang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik Belum Sesuai Target

Huda menyayangkan angka vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik yang belum sampai 50 persen dari target.

Ia menuturkan, jika melihat angka tersebut, artinya progres vaksinasi guru dan tenaga pendidik baru mencapai 20 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com