Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/06/2021, 14:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, sebaiknya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di seluruh Pulau Jawa dan daerah zona merah penularan Covid-19 dibatalkan atau ditunda sementara waktu.

Pasalnya, ia menilai ada lonjakan kasus Covid-19 yang belakangan terjadi dan berpotensi menimbulkan penularan virus apabila PTM terbatas tetap dilaksanakan.

"Saya kira hampir pasti di Jawa, di Pulau Jawa, PTM tidak perlu dilaksanakan. Potensinya masih sangat besar ketika ada kenaikan tinggi kasus di Jawa," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Ia pun mengingatkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) tentang persyaratan PTM terbatas.

Terkhusus, pada salah satu persyaratan yaitu vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik harus terpenuhi.

Menurutnya, hingga kini vaksinasi tersebut justru belum terpenuhi, bahkan baru 20 persen dari progres yang berjalan.

Baca juga: Anggota DPR Minta PTM Terbatas di Madrasah dan Sekolah Keagamaan Ditunda

"Apakah tetap terjadi PTM secara masif? Jawabannya hampir pasti tidak, karena vaksinasi itu baru 1,5 juta dari target tenaga pendidik dan guru yang divaksin itu 5,6 juta," ujarnya.

Politisi PKB itu pun menyayangkan progres vaksinasi yang menurutnya melenceng dari target.

Padahal, Huda menilai vaksinasi menjadi syarat mutlak untuk diadakannya PTM terbatas pada tahun ajaran baru.

Di samping itu, adanya lonjakan kasus Covid-19 yang berpotensi menunda PTM terbatas juga sangat disayangkannya.

Hal ini karena, Huda mengaku sudah pernah mengimbau ke sejumlah pihak, salah satunya orangtua untuk tidak mudik Lebaran jika memang menginginkan anak kembali ke sekolah.

Namun, pada akhirnya yang terjadi adalah tetap ada keluarga yang mudik Lebaran sehingga lonjakan kasus pun terjadi.

"Karena itu, orangtua di mata saya, relatif tidak menggunakan momentum untuk care terhadap anaknya. Nasi sudah menjadi bubur, mereka akhirnya pada mudik juga dan akhirnya PTM berpotensi ditunda," ungkapnya.

"Mestinya orangtua menahan diri untuk tidak mudik, supaya tidak ada lonjakan dan anak-anak bisa sekolah," tambah dia.

Baca juga: Wali Kota Tangsel: Kemungkinan PTM Terbatas di Sekolah Belum Bisa Kami Laksanakan

Kendati demikian, Huda mengatakan, penundaan PTM hendaknya hanya dilakukan di daerah-daerah yang masusk kategori zona merah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com