Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Kasus Covid-19 Tinggi, Ketua Komisi X Sarankan PTM Terbatas di Pulau Jawa dan Zona Merah Ditunda

Kompas.com - 21/06/2021, 14:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, sebaiknya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di seluruh Pulau Jawa dan daerah zona merah penularan Covid-19 dibatalkan atau ditunda sementara waktu.

Pasalnya, ia menilai ada lonjakan kasus Covid-19 yang belakangan terjadi dan berpotensi menimbulkan penularan virus apabila PTM terbatas tetap dilaksanakan.

"Saya kira hampir pasti di Jawa, di Pulau Jawa, PTM tidak perlu dilaksanakan. Potensinya masih sangat besar ketika ada kenaikan tinggi kasus di Jawa," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Ia pun mengingatkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) tentang persyaratan PTM terbatas.

Terkhusus, pada salah satu persyaratan yaitu vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik harus terpenuhi.

Menurutnya, hingga kini vaksinasi tersebut justru belum terpenuhi, bahkan baru 20 persen dari progres yang berjalan.

Baca juga: Anggota DPR Minta PTM Terbatas di Madrasah dan Sekolah Keagamaan Ditunda

"Apakah tetap terjadi PTM secara masif? Jawabannya hampir pasti tidak, karena vaksinasi itu baru 1,5 juta dari target tenaga pendidik dan guru yang divaksin itu 5,6 juta," ujarnya.

Politisi PKB itu pun menyayangkan progres vaksinasi yang menurutnya melenceng dari target.

Padahal, Huda menilai vaksinasi menjadi syarat mutlak untuk diadakannya PTM terbatas pada tahun ajaran baru.

Di samping itu, adanya lonjakan kasus Covid-19 yang berpotensi menunda PTM terbatas juga sangat disayangkannya.

Hal ini karena, Huda mengaku sudah pernah mengimbau ke sejumlah pihak, salah satunya orangtua untuk tidak mudik Lebaran jika memang menginginkan anak kembali ke sekolah.

Namun, pada akhirnya yang terjadi adalah tetap ada keluarga yang mudik Lebaran sehingga lonjakan kasus pun terjadi.

"Karena itu, orangtua di mata saya, relatif tidak menggunakan momentum untuk care terhadap anaknya. Nasi sudah menjadi bubur, mereka akhirnya pada mudik juga dan akhirnya PTM berpotensi ditunda," ungkapnya.

"Mestinya orangtua menahan diri untuk tidak mudik, supaya tidak ada lonjakan dan anak-anak bisa sekolah," tambah dia.

Baca juga: Wali Kota Tangsel: Kemungkinan PTM Terbatas di Sekolah Belum Bisa Kami Laksanakan

Kendati demikian, Huda mengatakan, penundaan PTM hendaknya hanya dilakukan di daerah-daerah yang masusk kategori zona merah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com