Wapres Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta roadmap reformasi birokrasi dievaluasi secara matang dan akurat.

Ma'ruf yang juga Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) mengatakan, saat ini keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi masih terjadi.

Contohnya, berlarutnya masalah di bidang sosial dan perizinan yang memperlihatkan ketidaksiapan birokrasi menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.

"Saya ingin roadmap (reformasi birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada revisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat atau perlu penyesuaian (adjustment)," ujar Ma'ruf saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Syariah

Ma'ruf mengatakan, evaluasi terhadap roadmap itu penting supaya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya.

Dia sangat mengharapkan agar reformasi birokrasi tidak berhenti di desain tetapi harus diikuti langkah nyata.

"Lalu kita sudah sampai di mana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah di mana dari masing-masing target yang ingin dicapai itu," kata dia.

Tak hanya itu, Ma'ruf juga menginginkan agar reformasi birokrasi di daerah, terus diakselerasi untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.

Baca juga: Jubir Wapres: Menko Polhukam Akan Bantu Maruf Amin Berangkat ke Papua

Lebih lanjut Ma'ruf mengharapkan agar kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait pelaksanaan reformasi birokrasi bisa lebih efektif.

"Bentuk koordinasinya, dilakukan tidak dalam kelompok-kelompok yang terlalu besar tetapi terperinci sesuai fokus permasalahannya," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo mengatakan, fokus KPRBN tahun ini adalah penataan struktur organisasi yang menjadi prioritas Presiden.

Antara lain, pengalihan pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu.

"Kemudian mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema-tema tertentu, seperti perizinan, pariwisata, bantuan sosial, dan UMKM," kata dia.

Baca juga: Wapres Terima Laporan soal Keamanan Papua dari Menko Polhukam

Selain itu, KPRBN juga akan mendesain birokrasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang modern dan lincah.

Terutamanya dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi agar bisa mengembangkan kariernya.