Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Terima Laporan soal Keamanan Papua dari Menko Polhukam

Kompas.com - 09/06/2021, 15:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman dinas Wapres, Rabu (9/6/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud melaporkan tentang situasi dan keamanan di Papua dalam beberapa waktu terakhir.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, pembahasan tentang keamanan di Papua dilakukan agar pembangunan di wilayah tersebut bisa segera dilaksanakan seperti yang sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua.

Baca juga: Komnas HAM: UU Otsus Papua Harus Jadi Dasar Penghentian Kekerasan

"Menko Polhukam yang membawahi unsur-unsur keamanan dalam negeri bertanggung jawab terkait bagaimana sisi keamanan, terutama di Papua seperti apa kondisi terakhirnya," kata Masduki kepada wartawan, usai pertemuan.

"Itulah yang dilaporkan dalam rangka bagaimana agar pembangunan di Papua untuk menyejahterakan masyarakatnya harus segera dipercepat," lanjut dia.

Sisi keamanan menjadi penting, kata dia, agar pembangunan di Papua bisa segera terlaksana.

Jika pembangunan terlaksana, maka masyarakat Papua pun bisa menjadi sejahtera seperti di daerah lainnya di Indonesia.

Masduki mengatakan, dalam pertemuan disimpulkan tentang bagaimana agar program-program yang ada dipercepat pelaksanaannya sehingga bisa menguntungkan Papua.

"Untuk itu akan segera ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan bagaimana supaya APBN yang dipergunakan untuk membangun kesejahteraan Papua bisa segera direalisasikan," kata dia.

Baca juga: Revisi UU Otsus Papua, Komnas HAM Minta Tak Hanya Bahas Dana dan Pemekaran Wilayah

Dalam waktu dekat, kata Masduki, Wapres juga akan segera memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk membahas terkait anggaran.

Apabila sudah terlaksana, kata dia, maka tahap berikutnya adalah rapat terbatas dengan Presiden untuk bagaimana pembangunan dilakukan di Papua.

"Setelah selesai semuanya, Wapres akan melakukan kunjungan ke Papua. Menko Polhukam akan membantu sepenuhnya bagaimana Wapres berangkat ke Papua agar pembangunan di Papua bisa segera dirasakan manfaatnya," ucap dia.

Baca juga: Internet di Sebagian Papua Masih Lumpuh, Begini Penjelasan Menkominfo

Adapun Wapres Ma'ruf sebelumnya ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sejak beberapa waktu lalu, Ma'ruf sudah berencana akan melakukan kunjungan ke Papua.

Namun hal itu belum terlaksana mengingat situasi dan keamanan Papua yang dinilai belum kondusif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com