Salin Artikel

Wapres Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Dievaluasi

Ma'ruf yang juga Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) mengatakan, saat ini keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi masih terjadi.

Contohnya, berlarutnya masalah di bidang sosial dan perizinan yang memperlihatkan ketidaksiapan birokrasi menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.

"Saya ingin roadmap (reformasi birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada revisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat atau perlu penyesuaian (adjustment)," ujar Ma'ruf saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2021), dikutip dari siaran pers.

Ma'ruf mengatakan, evaluasi terhadap roadmap itu penting supaya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya.

Dia sangat mengharapkan agar reformasi birokrasi tidak berhenti di desain tetapi harus diikuti langkah nyata.

"Lalu kita sudah sampai di mana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah di mana dari masing-masing target yang ingin dicapai itu," kata dia.

Tak hanya itu, Ma'ruf juga menginginkan agar reformasi birokrasi di daerah, terus diakselerasi untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.

Lebih lanjut Ma'ruf mengharapkan agar kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait pelaksanaan reformasi birokrasi bisa lebih efektif.

"Bentuk koordinasinya, dilakukan tidak dalam kelompok-kelompok yang terlalu besar tetapi terperinci sesuai fokus permasalahannya," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo mengatakan, fokus KPRBN tahun ini adalah penataan struktur organisasi yang menjadi prioritas Presiden.

Antara lain, pengalihan pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu.

"Kemudian mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema-tema tertentu, seperti perizinan, pariwisata, bantuan sosial, dan UMKM," kata dia.

Selain itu, KPRBN juga akan mendesain birokrasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang modern dan lincah.

Terutamanya dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi agar bisa mengembangkan kariernya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/18254411/wapres-minta-roadmap-reformasi-birokrasi-dievaluasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.