Kompas.com - 09/06/2021, 16:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan membantu Wapres Ma'ruf Amin untuk berangkat ke Papua.

Wapres Ma'ruf sebelumnya ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sejak beberapa waktu lalu, Ma'ruf sudah berencana akan melakukan kunjungan ke Papua. Namun, belum terlaksana mengingat belum stabilnya keamanan di Papua.

"Setelah selesai semuanya, Wapres akan melakukan kunjungan ke Papua. Menko Polhukam akan membantu sepenuhnya bagaimana Wapres berangkat ke Papua agar pembangunan di Papua bisa segera dirasakan manfaatnya," kata Masduki usai pertemuan Wapres dengan Menko Polhukam di kediaman dinas Wapres, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Wapres Terima Laporan soal Keamanan Papua dari Menko Polhukam

Masduki mengatakan, sebelum Wapres dapat berkunjung ke Papua, kata dia, ada beberapa hal yang harus diselesaikan dahulu terkait percepatan pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Sehingga, Menko Polhukam melaporkan dulu tentang keamanan di Papua.

Sebagai yang membawahi unsur-unsur keamanan dalam negeri, Menko Polhukam bertanggung jawab terkait bagaimana sisi keamanan di Papua.

Sisi keamanan menjadi penting, kata dia, agar pembangunan di Papua bisa segera terlaksana.

Setelah itu, akan segera ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan bagaimana supaya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk membangun Papua segera direalisasikan.

"Wapres juga akan segera memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk membahas terkait anggaran," kata dia.

Baca juga: Revisi UU Otsus Papua, Komnas HAM Minta Tak Hanya Bahas Dana dan Pemekaran Wilayah

Apabila sudah terlaksana, kata dia, maka tahap berikutnya adalah rapat terbatas dengan Presiden untuk bagaimana pembangunan dilakukan di Papua sebelum akhirnya Wapres Ma'ruf melakukan kunjungan.

Adapun pembangunan di Papua dilaksanakan seperti yang sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua.

Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat perlu segera dilakukan agar masyarakat di sana sejahtera.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Nasional
Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.