Kompas.com - 10/06/2021, 18:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menargetkan sebanyak 30 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan ekosistem digital di e-commerce pada tahun 2024.

Jokowi telah meminta jajarannya mengejar target tersebut dengan mempercepat digitalisasi UMKM.

"Kita sudah menargetkan tahun 2024, 30 juta (UMKM memanfaatkan e-commerce). Jadi ini memang Pak Presiden sudah arahkan," kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki usai rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Teten Masduki Minta Pelaku UMKM Tak Ragu Masuk Koperasi

Berdasarkan data Asosiasi e-Commerce Indonesia per Mei 2021, ada 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan hasil usaha mereka. Angka itu sama dengan 21 persen dari target.

Dengan sisa waktu 3 tahun, kata Teten, pemerintah terus menyusun strategi percepatan digitalisasi UMKM melalui sejumlah upaya seperti melakukan pendampingan, kurasi produk, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Ke depan, akan dibentuk project management office (PMO) yang khusus menangani upaya percepatan digitalisasi ini.

"Jadi ini harus ada strategi yang proaktif, jemput bola untuk melakukan pendampingan, kurasi produk, sampai ke SDM-nya, pembiayaan sampai mereka bisa onboarding di e-commerce," ujar Teten.

"Dan tadi sudah disepakati karena ini lintas sektoral, akan dibentuk PMO, semacam manajemen profesional yang akan mengkoordinasi proses digitalisasi," tuturnya.

Baca juga: Teten Masduki: UMKM Jangan Lagi Jadi Ekonomi Marginal...

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, prospek ekonomi digital di Indonesia sangat baik. Pada tahun 2020 misalnya, ekonomi digital menghasilkan 4 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah pun ingin terus mendorong potensi tersebut. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan sejumlah perbaikan seperti infrastruktur komunikasi digital dan perlindungan konsumen.

Termasuk, mempersiapkan tenaga kerja atau SDM yang berketrampilan khusus di bidang teknologi.

"Innovation ecosystem juga penting untuk menghidupkan digital economy. Juga government dan public services digital economy, dan digital economy dan governance yang baik," kata Lutfi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Kehormatan Hakim: Tugas, Wewenang, Susunan dan Pembentukannya

Majelis Kehormatan Hakim: Tugas, Wewenang, Susunan dan Pembentukannya

Nasional
Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Nasional
Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.