Komisi VIII: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Luar Kepentingan Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Ace sekaligus untuk menepis isu di media sosial yang beredar bahwa dana itu digunakan untuk proyek pemerintah, sehingga penyelenggaraan ibadah haji ditiadakan.

"Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk yang di luar kepentingan ibadah haji," kata Ace seperti dikutip dari Antara, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Dua Kali Haji Dibatalkan, Travel Umrah Haji Banting Setir Berjualan Kurma hingga Pakaian

Ia menjelaskan, dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selain itu, dana haji juga diawasi langsung oleh Komisi VIII DPR.

"Sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

Ia menerangkan, dana haji tersebut ada yang disimpan di bank-bank syariah. Lalu, ada pula yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga.

Lebih lanjut, Ace mengatakan bahwa dana haji tersebut telah disimpan dalam mekanisme pembiayaan sukuk atau obligasi syariah atau surat berharga syariah negara (SBSN).

"Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," ujarnya.

Baca juga: Pemberangkatan Haji 2021 Batal, BPKH Pastikan Dana Jemaah Aman

Ace manambahkan, karena uang haji ditempatkan dengan skema SBSN maka bagi siapa saja yang mempergunakan SBSN menjadi hak yang menggunakannya.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN tersebut.

"Yaitu ya rata-rata flat di angka 7 persen, nah karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah. Ada yang diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu," ucap dia.

Selain itu, Ace meyakinkan masyarakat bahwa para jemaah mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji.

Baca juga: Menko PMK: Dana Haji Saya Pastikan Aman