Kompas.com - 03/06/2021, 17:01 WIB
Kepala BPKH Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis (24/1/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKepala BPKH Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan bahwa dana yang disetorkan calon jemaah haji aman meski pemerintah kembali membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji pada tahun ini.

Ketua BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, dana tersebut dikelola melalui investasi pada bank-bank syariah.

"Kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman," kata Anggito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kemenag RI, Kamis (3/6/2021).

"Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentunya yang aman," tuturnya

Anggito merinci, pada tahun 2020 sebanyak 196.865 jamaah haji reguler sudah melakukan pelunasan. Dana yang terkumpul mencapai Rp 7,05 triliun, meliputi setoran awal dan setoran lunas.

Sementara, untuk haji khusus, ada 15.084 jemaah yang telah melunasi setoran. Sebanyak  120,67 juta dollar AS terkumpul, baik dari setoran awal maupun setoran lunas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada tahun yang sama, lanjut Anggito, ada 569 atau 0,29 persen jemaah haji reguler yang membatalkan keberangkatannya.

Baca juga: Sekjen PBNU: Ibadah Haji dalam Keadaan Darurat Bisa Ditunda

Sedangkan jemaah haji khusus yang melakukan pembatalan sebesar 162 orang atau 1 persen.

"Terima kasih yang sudah mempercayakan kepada Kementrian Agama dan kepada kami untuk mengelola dana tersebut," ujar Anggito.

Menurut Anggito, pengelolaan dana haji akan dilakukan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Nasional
Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Nasional
Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Nasional
Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Nasional
Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Nasional
Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Nasional
Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.