Komisi VIII: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Luar Kepentingan Haji

Hal tersebut disampaikan Ace sekaligus untuk menepis isu di media sosial yang beredar bahwa dana itu digunakan untuk proyek pemerintah, sehingga penyelenggaraan ibadah haji ditiadakan.

"Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk yang di luar kepentingan ibadah haji," kata Ace seperti dikutip dari Antara, Senin (7/6/2021).

Ia menjelaskan, dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selain itu, dana haji juga diawasi langsung oleh Komisi VIII DPR.

"Sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

Ia menerangkan, dana haji tersebut ada yang disimpan di bank-bank syariah. Lalu, ada pula yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga.

Lebih lanjut, Ace mengatakan bahwa dana haji tersebut telah disimpan dalam mekanisme pembiayaan sukuk atau obligasi syariah atau surat berharga syariah negara (SBSN).

"Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," ujarnya.

Ace manambahkan, karena uang haji ditempatkan dengan skema SBSN maka bagi siapa saja yang mempergunakan SBSN menjadi hak yang menggunakannya.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN tersebut.

"Yaitu ya rata-rata flat di angka 7 persen, nah karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah. Ada yang diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu," ucap dia.

Selain itu, Ace meyakinkan masyarakat bahwa para jemaah mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji.

Sebagai contoh, lanjut dia, pembiayaan total haji per orang untuk 2019 sesungguhnya mencapai Rp 70 juta, sementara jemaah hanya membayar Rp 35 juta.

"Nah, dari mana sisa pembayaran yang Rp 35 juta sisanya? Ya itu diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, dan aman," tutur Ace.

Untuk itu, politisi Partai Golkar itu mengimbau masyarakat agar tidak terlalu percaya terhadap informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Jika ada informasi yang meragukan, kata dia, masyarakat sebaiknya tabayyun atau mencari penjelasan termasuk juga soal dana haji.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga telah memastikan bahwa pengelolaan dana haji dipastikan aman.

Hal ini menjawab pertanyaan masyarakat yang menyinggung dana calon jemaah haji sebesar total Rp 150 triliun yang telah disetorkan.

"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK pada Sabtu (5/6/2021).