Menko PMK Klaim Stunting di NTT Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menurun.

Setidaknya hal tersebut terlihat dalam kurun waktu dua tahun terakhir dari semula 35,4 persen pada 2018 menjadi 28,2 persen pada 2020.

"Di NTT kerja sama penurunan angka stunting-nya sangat baik dari pemerintah daerah didukung oleh penggerak PKK. Pemerintah pusat hanya tinggal mendorong saja," ujar Muhadjir dalam kunjungannya ke Kantor Lurah Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, dikutip dari siaran pers, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Ia mengatakan, keberhasilan penurunan angka stunting di NTT tersebut berkat kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, Muhadjir pun menekankan pentingnya peranan partisipasi kelompok masyarakat seperti tim penggerak PKK dalam menangani masalah stunting di setiap daerah lainnya.

Menurut dia, melalui PKK maka program intervensi dari pemerintah akan lebih mudah terimplementasi di lapangan.

Di NTT sendiri, kata dia, PKK melakukan kegiatan yang sangat agresif termasuk tenaga-tenaga di lapangan.

"Mulai dari program keluarga harapan (PKH), tenaga gizinya, bidan juga bekerja dengan sangat agresif," kata dia.

Baca juga: Soal Alat Rapid Test Antigen Bekas, Menko PMK: Jangan Ada Kasus Serupa

Lebih jauh Muhadjir mengatakan, nantinya pemerintah akan menyalurkan bantuan dari pusat khusus untuk penanganan stunting.

Namun, hal tersebut akan dilaksanakan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) khusus stunting.

"Nanti itu akan jadi ujung tombak penanganan stunting adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)," ucap dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Sampai Sekarang Pemerintah Masih Perlu Kerja Keras Atasi Kemiskinan di Papua