Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

Kompas.com - 21/04/2021, 11:50 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Yudisial (KY) melakukan audiensi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Selasa (20/4/2021).

Dalam audiensi yang dilakukan di Kantor Muhammadiyah Yogyakarta itu KY dan PP Muhammadiyah sepakat untuk melanjutkan kerja sama berprinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerap menemui beberapa tantangan.

Baca juga: PPATK dan KY Perkuat Kerja Sama Dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Salah satunya, tantangan karena jumlah hakim yang diawasi tidak sebanding dengan sumber daya manusia di KY.

"Partisipasi masyarakat sangat penting. Untuk itu, KY mengajak Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk turut serta dalam pelaksanaan wewenang KY," kata Mukti dilansir dari laman resmi KY, Rabu (21/4/2021).

"Baik dalam rekrutmen calon hakim agung yang sedang berlangsung saat ini maupun dalam pengawasan dan advokasi hakim," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota KY Amzulian Rifai mengatakan, sumber daya Muhammadiyah di bidang pendidikan adalah yang terbesar di Indonesia.

Baca juga: Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Oleh karena itu, ia mengajak Muhammadiyah melalui fakultas hukumnya untuk melakukan kerja sama di bidang riset serta pelibatan dalam seleksi calon hakim agung dan pengawasan hakim.

"Jika Muhammadiyah dapat ikut serta bersinergitas dalam ketiga aspek tersebut, maka hal itu akan sangat menjadi keistimewaan bagi pelaksanaan tugas KY," kata Amzulian.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan bahwa PP Muhammadiyah akan mendukung semua hal yang sifatnya menjaga kebaikan.

Menurut dia, KY perlu punya instrumen terkait penelusuran rekam jejak hakim sehingga sudah sepatutnya KY jaringan yang banyak.

"Keberadaan KY adalah penting untuk ikut serta memberantas mafia peradilan," ucap Haedar Nashir.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Adapun audiensi tersebut dihadiri Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY Amzulian Rifai dan Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar.

Sedangkan dari PP Muhammadiyah ada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang didampingi oleh Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto.

Setelah pertemuan tersebut, KY dan PP Muhammadiyah sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas berbagai peluang kerja sama. Termasuk di antaranya akan dituangkan dalam penyusunan nota kesepahaman (MoU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com