KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

Dalam audiensi yang dilakukan di Kantor Muhammadiyah Yogyakarta itu KY dan PP Muhammadiyah sepakat untuk melanjutkan kerja sama berprinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerap menemui beberapa tantangan.

Salah satunya, tantangan karena jumlah hakim yang diawasi tidak sebanding dengan sumber daya manusia di KY.

"Partisipasi masyarakat sangat penting. Untuk itu, KY mengajak Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk turut serta dalam pelaksanaan wewenang KY," kata Mukti dilansir dari laman resmi KY, Rabu (21/4/2021).

"Baik dalam rekrutmen calon hakim agung yang sedang berlangsung saat ini maupun dalam pengawasan dan advokasi hakim," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota KY Amzulian Rifai mengatakan, sumber daya Muhammadiyah di bidang pendidikan adalah yang terbesar di Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengajak Muhammadiyah melalui fakultas hukumnya untuk melakukan kerja sama di bidang riset serta pelibatan dalam seleksi calon hakim agung dan pengawasan hakim.

"Jika Muhammadiyah dapat ikut serta bersinergitas dalam ketiga aspek tersebut, maka hal itu akan sangat menjadi keistimewaan bagi pelaksanaan tugas KY," kata Amzulian.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan bahwa PP Muhammadiyah akan mendukung semua hal yang sifatnya menjaga kebaikan.

Menurut dia, KY perlu punya instrumen terkait penelusuran rekam jejak hakim sehingga sudah sepatutnya KY jaringan yang banyak.

"Keberadaan KY adalah penting untuk ikut serta memberantas mafia peradilan," ucap Haedar Nashir.

Adapun audiensi tersebut dihadiri Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY Amzulian Rifai dan Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar.

Sedangkan dari PP Muhammadiyah ada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang didampingi oleh Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto.

Setelah pertemuan tersebut, KY dan PP Muhammadiyah sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas berbagai peluang kerja sama. Termasuk di antaranya akan dituangkan dalam penyusunan nota kesepahaman (MoU).