Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Kompas.com - 13/04/2021, 14:11 WIB
Ilustrasi shalat ShutterstockIlustrasi shalat
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad meminta agar perbedaan jadwal imsak dan subuh antara PP Muhammadiyah dan pemerintah jangan dijadikan konflik.

Sebab, menurut dia, perbedaan paham dalam beragama adalah hal yang sudah sering terjadi sejak dulu.

"Sejak dulu terjadi perbedaan pemahaman agama terjadi. Tapi jangan menjadi konflik di negara demokrasi harus disikapi biasa dan wajar," kata Dadang kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Adapun diketahui ada jadwal imsak dan subuh PP Muhammadiyah lebih lama 8 menit dari yang ditentukan pemerintah.

Dadang menjelaskan, perbedaan itu merupakan hasil dari Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Awal Waktu Subuh yang digelar pada 28 November hingga 20 Desember 2020.

Munas Tarjih mengubah ketentuan kriteria masuknya waktu subuh berdasarkan ketinggan matahari dari yang tadinya minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat.

Baca juga: Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Ketinggian matahari minus 20 derajat digunakan pemerintah untuk menentukan waktu subuh.

Dalam draf hasil Munas Tarjih disebutkan juga, ada tulisan yang dimuat secara serial dalam Majalah Qiblati dan kemudian dibukukan dengan judul 'Koreksi Awal Waktu Subuh', yang  menyatakan bahwa awal waktu subuh di Indonesia terlalu pagi atau 24 menit sebelum fajar sadiq.

Pendapat ini didasarkan pada kesaksian di beberapa lokasi saat azan subuh terdengar, fajar sadiq belum terbit.

Hal ini yang mendasari para pengkaji astronomi Islam di Indonesia termasuk Muhammadiyah untuk melakukan penelitian tentang awal waktu subuh.

"Majelis Tarjih mengundang astronom Muhammadiyah berkumpul dalam Munas Tarjih dan memutuskan hal itu," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Nasional
Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Nasional
Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi 'Superspreader' yang Perburuk Pandemi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi "Superspreader" yang Perburuk Pandemi

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

Nasional
Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Nasional
KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X