Kompas.com - 24/03/2021, 17:46 WIB
ilustrasi shutterstockilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya akan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam berbagai bidang, terutama seleksi calon hakim agung.

“Kerja sama yang terjalin akan kami jaga, dan ke depan kami akan melakukan pembaharuan nota kesepahaman dengan PPATK, terutama terkait giat yang saat ini sedang dihadapi oleh KY adalah dalam hal penyeleksian calon hakim agung (fit and proper test),” kata Mukti saat mengunjungi Gedung PPATK, Selasa (23/3/2021) dalam keterangan tertulis.

Mukti mengatakan, selain penyeleksian calon hakim agung, kolaborasi KY dan PPATK juga terkait peningkatkan pengawasan terhadap hakim dalam mengemban tugasnya dan meningkatkan pemahaman terkait penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan soal Janji Jokowi

Sementara itu, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah KY untuk melibatkan PPATK dalam proses penyeleksian calon hakim agung dan pengawasan hakim.

Dian mengatakan, lembaga yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum harus memiliki komitmen dan pemahaman yang sama terhadap pendekatan follow the suspect dan follow the money.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal ini untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan efek jera melalui pengenaan pasal-pasal pencucian uang," kata Dian.

Untuk diketahui, PPATK telah menjalin MoU melalui Nota Kesepahaman dengan KY sejak tahun 2007. Saat ini, MoU tersebut perlu diperpanjang kembali mengingat pentingnya peran KY dalam menjaga integritas dan kehormatan para hakim.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 290, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 54.043

UPDATE: Bertambah 290, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 54.043

Nasional
UPDATE: Tambah 12.990 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.963.266

UPDATE: Tambah 12.990 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.963.266

Nasional
Pembahasan RKUHP, Pemerintah Diminta Buka Ruang Pelibatan Penyandang Disabilitas

Pembahasan RKUHP, Pemerintah Diminta Buka Ruang Pelibatan Penyandang Disabilitas

Nasional
Prabowo, Ganjar, dan Anies Konsisten di 3 Besar Hasil Survei, PPP Tak Mau Buru-buru Tentukan Pilihan

Prabowo, Ganjar, dan Anies Konsisten di 3 Besar Hasil Survei, PPP Tak Mau Buru-buru Tentukan Pilihan

Nasional
Menpan RB: Tidak Ada Istilah Kantor Pemerintahan Tutup atau Lockdown

Menpan RB: Tidak Ada Istilah Kantor Pemerintahan Tutup atau Lockdown

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Nasional
Buku 'Hikayat Pohon Ganja' dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Buku "Hikayat Pohon Ganja" dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Nasional
Menpan-RB: Hak Cuti Perorangan untuk ASN Sementara Ditiadakan

Menpan-RB: Hak Cuti Perorangan untuk ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perhimpunan Dokter Minta Pemerintah Transparan soal Data Varian Corona

Perhimpunan Dokter Minta Pemerintah Transparan soal Data Varian Corona

Nasional
Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Aliran Uang ke Stepanus Robin dan Pengacara Maskur Husein

Periksa Saksi, KPK Dalami Aliran Uang ke Stepanus Robin dan Pengacara Maskur Husein

Nasional
Masker Kain Tak Lagi Disarankan, Boleh jika Melapisi Masker Medis

Masker Kain Tak Lagi Disarankan, Boleh jika Melapisi Masker Medis

Nasional
Hukuman Pinangki Dipangkas, Komnas Perempuan Sarankan MA Susun Pedoman Pertimbangan Hakim

Hukuman Pinangki Dipangkas, Komnas Perempuan Sarankan MA Susun Pedoman Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Nasional
Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X