Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Gimik dan Langkah Politik AHY

Kompas.com - 07/04/2021, 14:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETELAH melalui drama panjang nan melelahkan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya berhasil mempertahankan kepemimpinanya di Partai Demokrat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak permohonan pengesahan hasil Konges Luar Biasa [KLB] Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB yang digelar di Deli Serdang ini merupakan puncak dari upaya menggulingkan AHY dan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan anak sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

 

Sebelumnya, AHY sudah mencium bau tak sedap terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa ini. Dia pun langsung memecat sejumlah kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Kudeta yang diinisiasi sejumlah kader senior Partai Demokrat ini berawal dari kekecewaan sejumlah kader partai. Mereka tak puas dengan kepemimpinan AHY. Ketidakpuasan itu kabarnya terkait dengan kebijakan AHY membuang para senior partai hingga soal pungutan dan kegagalan Demokrat dalam Pilkada Serentak 2020.

Oligarki dan politik dinasti menjadi dalih digelarnya KLB di Deli Serdang. Mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menuding, partai berlambang bintang mercy itu kini sudah menjadi dinasti Puri Cikeas.

Baca juga: Mereka yang Dipecat akibat Konflik KLB Partai Demokrat

 

Dia menyebut, Kongres V Partai Demorkat yang mengukuhkan AHY sebagai ketua umum partai merupakan hasil rekayasa Susilo Bambang Yudhoyono [SBY]. AHY disebut tak berkeringat dan dianggap hanya mendapatkan warisan dari ayahnya.

Tak tinggal diam

Kisruh di tubuh Partai Demokrat ini menjadi ujian pertama bagi AHY. Pasalnya, banyak yang meragukan kemampuan mantan calon gubernur DKI Jakarta ini dalam berpolitik.

Sejak mencium adanya upaya kudeta, AHY melakukan beragam cara dan upaya guna meredam dan memupusnya. Salah satunya dengan memecat sejumlah kader yang dinilai berkhianat dan akan menggoyang kekuasannya. Tak hanya elite demokrat di Jakarta, sejumlah kader Demokrat di daerah juga kena.

Tak hanya itu, AHY juga berkirim surat ke Istana. Surat itu sengaja dikirim guna meminta penjelasan dari Presiden Joko Widodo terkait dugaan dan kecurigaan adanya keterlibatan pihak istana dalam upaya perebutan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Pasalnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko diduga terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Baca juga: Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Guna menggagalkan KLB, AHY juga mengirim surat ke sejumlah intitusi mulai dari Kemenkumham, Kemenko Polhukam hingga Kepolisian.

Ia meminta agar pemerintah tak memberi izin atau membubarkan KLB yang akan digelar di Deli Serdang.

Namun, upaya itu tak membuahkan hasil. KLB Demokrat tetap digelar. Polisi enggan membubarkan dan hanya memantau kegiatan yang terlaksana pada Jumat, 5 Maret 2021 di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara ini.

Safari dan gimik politik

Karena tak bisa menggagalkan KLB, AHY pun melakukan safari politik guna mengail dukungan. Beberapa hari usai Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, AHY menyambangi sejumlah lembaga negara guna menegaskan bahwa dirinyalah yang sah memimpin Partai Demokrat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com