Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Gimik dan Langkah Politik AHY

Kompas.com - 07/04/2021, 14:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETELAH melalui drama panjang nan melelahkan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya berhasil mempertahankan kepemimpinanya di Partai Demokrat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak permohonan pengesahan hasil Konges Luar Biasa [KLB] Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB yang digelar di Deli Serdang ini merupakan puncak dari upaya menggulingkan AHY dan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan anak sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

 

Sebelumnya, AHY sudah mencium bau tak sedap terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa ini. Dia pun langsung memecat sejumlah kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Kudeta yang diinisiasi sejumlah kader senior Partai Demokrat ini berawal dari kekecewaan sejumlah kader partai. Mereka tak puas dengan kepemimpinan AHY. Ketidakpuasan itu kabarnya terkait dengan kebijakan AHY membuang para senior partai hingga soal pungutan dan kegagalan Demokrat dalam Pilkada Serentak 2020.

Oligarki dan politik dinasti menjadi dalih digelarnya KLB di Deli Serdang. Mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menuding, partai berlambang bintang mercy itu kini sudah menjadi dinasti Puri Cikeas.

Baca juga: Mereka yang Dipecat akibat Konflik KLB Partai Demokrat

 

Dia menyebut, Kongres V Partai Demorkat yang mengukuhkan AHY sebagai ketua umum partai merupakan hasil rekayasa Susilo Bambang Yudhoyono [SBY]. AHY disebut tak berkeringat dan dianggap hanya mendapatkan warisan dari ayahnya.

Tak tinggal diam

Kisruh di tubuh Partai Demokrat ini menjadi ujian pertama bagi AHY. Pasalnya, banyak yang meragukan kemampuan mantan calon gubernur DKI Jakarta ini dalam berpolitik.

Sejak mencium adanya upaya kudeta, AHY melakukan beragam cara dan upaya guna meredam dan memupusnya. Salah satunya dengan memecat sejumlah kader yang dinilai berkhianat dan akan menggoyang kekuasannya. Tak hanya elite demokrat di Jakarta, sejumlah kader Demokrat di daerah juga kena.

Tak hanya itu, AHY juga berkirim surat ke Istana. Surat itu sengaja dikirim guna meminta penjelasan dari Presiden Joko Widodo terkait dugaan dan kecurigaan adanya keterlibatan pihak istana dalam upaya perebutan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Pasalnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko diduga terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Baca juga: Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Guna menggagalkan KLB, AHY juga mengirim surat ke sejumlah intitusi mulai dari Kemenkumham, Kemenko Polhukam hingga Kepolisian.

Ia meminta agar pemerintah tak memberi izin atau membubarkan KLB yang akan digelar di Deli Serdang.

Namun, upaya itu tak membuahkan hasil. KLB Demokrat tetap digelar. Polisi enggan membubarkan dan hanya memantau kegiatan yang terlaksana pada Jumat, 5 Maret 2021 di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara ini.

Safari dan gimik politik

Karena tak bisa menggagalkan KLB, AHY pun melakukan safari politik guna mengail dukungan. Beberapa hari usai Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, AHY menyambangi sejumlah lembaga negara guna menegaskan bahwa dirinyalah yang sah memimpin Partai Demokrat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com