Dukcapil: 50 Kabupaten/Kota Akan Jadi Pilot Project SIAK Online pada 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) akan menerapkan minimal 50 kabupaten/kota menjadi pilot project sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) online pada tahun 2021.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2021, Selasa (30/3/2021).

"Tentang layanan SIAK online, akan kita terapkan tahun ini minimal 50 kabupaten/kota menjadi pilot project," kata Zudan dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa.

Baca juga: Aprilio Perkasa Manganang Terima Dokumen Kependudukan Baru dari Dukcapil

Zudan mengatakan, adanya SIAK online, membuat daerah tidak perlu repot membuat sistem online sendiri. Layanannya juga menjadi 24 jam, dan termonitor keseluruhan sehingga layanan online menjadi lebih optimal.

Selain itu, Dukcapil juga akan menyiapkan inovasi identitas digital untuk mengiringi dokumen seperti e-KTP yang sering hilang dan rusak.

Dengan demikian, bila ada hambatan dalam penggantiannya, identitas digital ini bisa digunakan.

"Identitas digital ini bentuknya adalah QR Code yang berisi informasi identitas penduduk dan dapat disimpan di berbagai perangkat," ujarnya.

"Ke depan, kita akan lebih mengutamakan identitas digital karena tidak akan ada lagi masalah e-KTP hilang atau rusak sebab bisa disimpan di berbagai perangkat, kecuali terdapat pemutakhiran dan perubahan elemen data," lanjut dia.

Baca juga: Pendaftaran Cetak KK dan Akta secara Mandiri Bisa lewat Situs Web Dukcapil Daerah

Adapun dua inisiatif tersebut merupakan inisiatif nyata pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kualitas layanan di lapangan.

Sebab, Zudan masih menemukan lima masalah utama yang sering kali mencuat dalam proses data kependudukan seperti produk layanan Dukcapil itu lama selesainya.

Kemudian adanya penambahan syarat, kualitas layanan online, masih adanya pungli dan calo, serta ketidakjelasan lokasi pelayanan.