Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko dan Nazaruddin Tak Hadiri Konpers di Hambalang, Ini Penjelasan Demokrat Versi KLB

Kompas.com - 27/03/2021, 06:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tokoh dari kubu Kongres Luar Biasa (KLB), yakni Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin diketahui tidak menghadiri konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/3/2021).

Hal ini yang kemudian menimbulkan perbincangan di media massa mengapa kedua tokoh kubu KLB tersebut tak hadir.

Salah satu penggagas KLB, Darmizal menjelaskan, Moeldoko tidak hadir di Hambalang karena konferensi pers dilakukan pada hari Kamis yang merupakan hari kerja.

Menurut dia, Moeldoko tengah menjalankan tugas negara sebagai KSP pada saat itu, sehingga tidak dapat hadir.

"Kalau hari kerja kita bawa pemimpin kita, ketua umum kami ke arena politik praktis, maka itu tidak baik di dalam sistem kepemerintahan. Beliau itu kan ketua umum kami, tapi juga kan pembantu presiden," kata Darmizal saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Ingatkan soal Anggaran Triliun untuk Bangun Hambalang, Max Sopacua Harap Kasusnya Dibuka Lagi

Menurut dia, Moeldoko harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan partai.

"Maka ada pepatahnya begini. Kepentingan partai di atas kepentingan keluarga dan golongan. Kepentingan negara di atas kepentingan partai. Jadi ketika beliau menjalankan tugas negara, maka kami yang menjalankan tugas partai," ujarnya.

Meski Moeldoko tidak hadir, menurut dia, kubu KLB tetap ikhlas dan menerima hal tersebut. Sebab, ia menilai Moeldoko sudah melakukan hal yang tepat, yaitu mendahulukan kepentingan negara.

Sebaliknya, kata dia, pekerjaan atau tugas Moeldoko dalam partai masih bisa diwakili oleh pengurus KLB dalam kondisi tertentu misalnya hari kerja.

"Jadi kami ikhlas beliau tidak hadir pada saat beliau menjalankan tugas negara. Tidak hadir mengurus kepentingan partai, karena masih ada kami-kami ini. Bisa diwakili oleh kami dalam konferensi pers, dan memang harus begitu," tuturnya.

Adapun terkait ketidakhadiran Nazaruddin, ia beralasan, kubu KLB memang sengaja mengubah strategi.

Baca juga: Demokrat: Penyelidikan Hambalang terhadap Partai Sudah Selesai

Padahal, sebelumnya digadang-gadang, Nazaruddin akan dihadirkan dalam konferensi pers untuk menguak kembali kasus korupsi proyek Hambalang yang dituding melibatkan Partai Demokrat.

Ia mengatakan, apabila Nazaruddin dihadirkan, maka akan membuyarkan tujuan konferensi pers.

Hal ini karena para wartawan yang hadir justru akan fokus bertanya ke mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

"Guyonannya begini, kalau Nazaruddin kemarin datang ke sana, semua wartawan pasti nyerbu dia. Nah, nanti konferensi pers bisa buyar kan? Padahal yang bicara itu ya Max Sopacua, Darmizal dan Muhammad Rahmad yang membacakan rilisnya," terang dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com