Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko dan Nazaruddin Tak Hadiri Konpers di Hambalang, Ini Penjelasan Demokrat Versi KLB

Kompas.com - 27/03/2021, 06:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tokoh dari kubu Kongres Luar Biasa (KLB), yakni Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin diketahui tidak menghadiri konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/3/2021).

Hal ini yang kemudian menimbulkan perbincangan di media massa mengapa kedua tokoh kubu KLB tersebut tak hadir.

Salah satu penggagas KLB, Darmizal menjelaskan, Moeldoko tidak hadir di Hambalang karena konferensi pers dilakukan pada hari Kamis yang merupakan hari kerja.

Menurut dia, Moeldoko tengah menjalankan tugas negara sebagai KSP pada saat itu, sehingga tidak dapat hadir.

"Kalau hari kerja kita bawa pemimpin kita, ketua umum kami ke arena politik praktis, maka itu tidak baik di dalam sistem kepemerintahan. Beliau itu kan ketua umum kami, tapi juga kan pembantu presiden," kata Darmizal saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Ingatkan soal Anggaran Triliun untuk Bangun Hambalang, Max Sopacua Harap Kasusnya Dibuka Lagi

Menurut dia, Moeldoko harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan partai.

"Maka ada pepatahnya begini. Kepentingan partai di atas kepentingan keluarga dan golongan. Kepentingan negara di atas kepentingan partai. Jadi ketika beliau menjalankan tugas negara, maka kami yang menjalankan tugas partai," ujarnya.

Meski Moeldoko tidak hadir, menurut dia, kubu KLB tetap ikhlas dan menerima hal tersebut. Sebab, ia menilai Moeldoko sudah melakukan hal yang tepat, yaitu mendahulukan kepentingan negara.

Sebaliknya, kata dia, pekerjaan atau tugas Moeldoko dalam partai masih bisa diwakili oleh pengurus KLB dalam kondisi tertentu misalnya hari kerja.

"Jadi kami ikhlas beliau tidak hadir pada saat beliau menjalankan tugas negara. Tidak hadir mengurus kepentingan partai, karena masih ada kami-kami ini. Bisa diwakili oleh kami dalam konferensi pers, dan memang harus begitu," tuturnya.

Adapun terkait ketidakhadiran Nazaruddin, ia beralasan, kubu KLB memang sengaja mengubah strategi.

Baca juga: Demokrat: Penyelidikan Hambalang terhadap Partai Sudah Selesai

Padahal, sebelumnya digadang-gadang, Nazaruddin akan dihadirkan dalam konferensi pers untuk menguak kembali kasus korupsi proyek Hambalang yang dituding melibatkan Partai Demokrat.

Ia mengatakan, apabila Nazaruddin dihadirkan, maka akan membuyarkan tujuan konferensi pers.

Hal ini karena para wartawan yang hadir justru akan fokus bertanya ke mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

"Guyonannya begini, kalau Nazaruddin kemarin datang ke sana, semua wartawan pasti nyerbu dia. Nah, nanti konferensi pers bisa buyar kan? Padahal yang bicara itu ya Max Sopacua, Darmizal dan Muhammad Rahmad yang membacakan rilisnya," terang dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com