Kompas.com - 26/03/2021, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan kader Partai Demokrat, Max Sopacua meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terakit proyek Hambalang.

Sebab, menurut Max yang kini berada di kubu kontra kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, ada anggaran negara lebih kurang Rp 3 triliun yang dialokasika untuk pembangunan Pusat Olahraga Hambalang. 

"Ini kita buka kembali karena anggaran negara itu terselip di situ. Itu kurang lebih Rp 3 triliun yang belum diselesaikan, pak," kata Max dalam siaran KompasTV, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Berbekal Kesaksian Anas Urbaningrum, Max Sopacua Harap Ibas dan SBY Diperiksa untuk Kasus Hambalang

Di luar hal itu, Max mendengar pemerintah ingin melanjutkan proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang yang mangkrak. 

Kubu kontra-AHY pun, menurut Max, mendukung rencana pembangunan Hambalang. 

"Itu memang yang kami dorong, Partai Demokrat hasil KLB di Sumatera Utara, Sibolangit, mendukung 100 persen apa yang mau dikatakan atau dilanjutkan pemerintah yang mau melanjutkan proyek Hambalang ini," ujar dia. 

Namun, ia mengingatkan sekali lagi terkait persoalan anggaran yang belum terselesaikan dalam proyek Hambalang.

Oleh karena itu, Max meminta agar pihak-pihak yang belum diusut hukum dapat diproses atau diselidiki kembali.

Max pun kembali menyinggung Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Hambalang.

"Siapa saja yang belum dipanggil dan lain-lain. Anas Urbaningrum sendiri mengatakan bahwa sebaiknya Pak SBY dan Ibas bisa juga bersaksi untuk kebenaran dan lain-lain," kata Max.

Baca juga: Kubu KLB Singgung Ibas Terkait Kasus Hambalang, Demokrat: Jika Tak Punya Bukti, Jangan Sibuk Fitnah

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar memilih tak langsung menjawab tudingan-tudingan yang disangkakan Max.

Renanda justru mempertanyakan kejelasan posisi Max dalam berpolitik saat ini. Sebab, ia mengaku tak tahu saat ini Max berada dalam partai politik mana.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," ujar dia. 

Setelah itu, Renanda baru menjawab tudingan-tudingan yang disangkakan Max kepada Partai Demokrat AHY terkait Hambalang.

Namun, jawaban yang disampaikan Renanda justru berupa pertanyaan kembali kepada Max.

Ia mempertanyakan apa maksud dan tujuan dari kubu KLB mengungkit kembali proyek Hambalang.

Baca juga: Demokrat Sebut Konpers Kubu Kontra-AHY di Hambalang Bentuk Frustrasi

Renanda juga meminta agar kubu KLB menunjukkan bukti jika mengaitkan kembali kasus Hambalang dengan Demokrat.

"Soal Hambalang sekali lagi. Ini kan sebenarnya, kalau memang pihak sana bukan hanya sekadar mau bikin isu hoaks, fitnah lagi," kata Renanda.

"Sebenarnya kan kalau ini mereka harus mengajukan novum baru ke pengadilan, sehingga ini bisa dibuka lagi, tetapi kan yang mereka lakukan tidak sampai ke sana, jadi hanya mungkin isu atau hoaks lagi yang tidak terbukti, apa lagi sebut-sebut nama," kata dia.

Pada Kamis (25/3/2021), kubu KLB menggelar konferensi pers di kawasan Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat.

Max Sopacua yang turut hadir di sana mengatakan, hingga saat ini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi belum tersentuh oleh hukum.

"Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan," kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3/2021), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Konflik Demokrat dan Kasus Hambalang yang Kembali Diungkit...

Menurut Max Sopacua, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Nasional
Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Nasional
Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Nasional
Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Nasional
Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Nasional
Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Nasional
Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Nasional
Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Nasional
Air Mata Ibunda Yoshua

Air Mata Ibunda Yoshua

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Nasional
4 Rekomendasi LPSK Terkait Kasus Mas Bechi, Anak Kiai yang Cabuli Santriwati di Jombang

4 Rekomendasi LPSK Terkait Kasus Mas Bechi, Anak Kiai yang Cabuli Santriwati di Jombang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.