Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Penyelidikan Hambalang terhadap Partai Sudah Selesai

Kompas.com - 26/03/2021, 12:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Renanda Bachtar menegaskan bahwa penyelidikan kasus korupsi proyek Hambalang terhadap partainya sudah selesai dalam persidangan.

Hal itu ditegaskan kembali untuk menanggapi tudingan yang digaungkan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) dalam konferensi pers di Hambalang, Kamis (25/3/2021).

"Memang ada pihak-pihak lain yang belum diusut dalam kasus itu, tapi bukan dari Demokrat. Dari Demokrat sudah selesai semua. Jadi penyelidikan soal itu sudah selesai," tegas Renanda dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Ia menjelaskan, putusan persidangan saat itu mengatakan bahwa tidak terbukti keterlibatan pihak Partai Demokrat dalam kasus korupsi Hambalang.

Baca juga: Ingatkan soal Anggaran Triliun untuk Bangun Hambalang, Max Sopacua Harap Kasusnya Dibuka Lagi

Selain itu, ia menegaskan bahwa dalam putusan sidang, tidak ada pihak Demokrat yang dikenakan sanksi atau unsur tindak pidana.

Kendati demikian, Renanda tak memungkiri bahwa ada pihak di luar Partai Demokrat yang belum diproses dalam kasus Hambalang.

Untuk itu, dia meminta agar kubu KLB berhati-hati menuding keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Hambalang.

"Jadi hati-hati untuk menyebut itu," ucapnya.

Lebih lanjut, berpegang putusan pengadilan, Renanda meminta agar kubu KLB tidak membuat kabar bohong atau fitnah kepada Demokrat AHY.

Ia menyarankan kepada kubu KLB agar memiliki dasar yang kuat dalam menuding pihak-pihak tertentu, dalam hal ini Partai Demokrat AHY.

Baca juga: Berbekal Kesaksian Anas Urbaningrum, Max Sopacua Harap Ibas dan SBY Diperiksa untuk Kasus Hambalang

Adapun dasar kuat yang dimaksud adalah bukti-bukti baru atau novum, apabila menduga keterlibatan Partai Demokrat dalam proyek Hambalang.

Jika memiliki bukti baru, kata dia, kubu KLB dapat dipersilakan mengajukan hal tersebut ke pengadilan.

"Sebenarnya kan kalau ini mereka harus mengajukan novum baru ke pengadilan, sehingga ini bisa dibuka lagi, tapi kan yang mereka lakukan tidak sampai ke sana (pengadilan), jadi hanya mungkin isu atau hoaks lagi yang tidak terbukti, apa lagi sebut-sebut nama," kata Renanda.

Diberitakan sebelumnya, kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat AHY atau kubu KLB Deli Serdang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus korupsi Proyek Hambalang.

Baca juga: Konflik Demokrat dan Kasus Hambalang yang Kembali Diungkit...

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB, Max Sopacua mengatakan, hingga saat ini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi belum tersentuh oleh hukum.

"Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan," kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3/2021), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Ia mengungkapkan, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Max tidak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum "tersentuh".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com