Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Kompas.com - 04/03/2021, 13:17 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa ada praktik yang tidak benar dalam perdagangan digital Tanah Air.

Ia mengatakan, perdagangan digital membunuh usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Padahal, UMKM seharusnya diberdayakan, dibela, dan dilindungi.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

"Baru minggu kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada nggak bener ini di perdagangan digital kita, membunuh UMKM, diperingatkan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, perdagangan digital merupakan sebuah keharusan. Namun, perdagangan digital seharusnya mampu mendorong pengembangan UMKM.

Ia menyebut, kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara supply dari UMKM dan pasar nasional serta global.

"Jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM harus segera diatur dan harus segera diselesaikan," ujarnya.

Jokowi berpesan agar Kementerian Perdagangan menciptakan ekosistem e-commerce atau perdagangan digital yang adil dan bermanfaat.

Ia menyebut, transformasi digital harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.

"Dan kita Indonesia tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil," katanya.

Jokowi menyebut, perdagangan digital mestinya mampu meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Ia menekankan bahwa kemajuan ini harus memberikan manfaatan bagi semua pihak, terutama usaha kecil, menengah, dan para konsumen rumah tangga.

Baca juga: Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

Ia tidak ingin keberadaan perdagangan digital hanya menambah impor, utamanya barang-barang konsumsi.

"Sekali lagi kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia, transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com