Wapres: Kebutuhan Rumah di Indonesia Capai 11,4 Juta Unit

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkirakan saat ini kebutuhan rumah di Tanah Air berdasarkan kepemilikannya mencapai 11,4 juta unit.

Ma'ruf mengatakan, angka backlog atau kebutuhan perumahan di Tanah Air masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan ketersediaan perumahannya.

Bahkan seiring pertumbuhan penduduk yang meningkat, kebutuhan terhadap rumah juga terus naik.

Baca juga: Tapera, Akankah Jadi Solusi Perumahan Rakyat?

"Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan terhadap rumah juga terus bertambah. Saat ini diperkirakan kebutuhan rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 11,4 juta unit," kata Ma'ruf saat membuka musyawarah nasional asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh Indonesia VI (Munas Apersi VI) secara virtual, Selasa (9/2/2021).

Ma'ruf mengatakan, perbandingan antara kebutuhan perumahan dan ketersediaannya atau backlog terus meningkat setiap tahunnya.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mengatasinya.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah, reformasi perizinan, dan insentif fiskal.

"Pemerintah menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada tahun 2024," kata dia.

Namun untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 780 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan swasta.

Sebab, kata dia, dalam mewujudknnya pemerintah tidak bisa menjalankannya sendiri.

Baca juga: Wapres Yakin Industri Perumahan Rakyat Bisa Maju dengan Inovasi Digital

"Dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam Apersi," kata dia.

Apalagi, kata dia, mayoritas anggota Apersi merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana.

Dengan demikian ia pun berharap Apersi dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional.