Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah Dukung Program Kapolri Listyo Sigit soal Moderasi Beragama

Kompas.com - 29/01/2021, 23:02 WIB
Kristian Erdianto

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan mendukung program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai moderasi beragama.

Hal itu dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat menyampaikan keterangan seusai pertemuan dengan Sigit, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (29/1/2021).

"Muhammadiyah mendukung program-program Pak Kapolri terutama program yang berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi Pak Kapolri tadi menerangkan bahwa moderasi itu merupakan program yang akan beliau kembangkan," ujar Mu'ti, dikutip dari Antara.

Baca juga: Kelakar Abdul Muti soal Kesiapan Kapolri Listyo Sigit Jadi Anggota Muhammadiyah

Selain itu, lanjut Mu'ti, PP Muhammadiyah mendukung komitmen Sigit terkait pendekatan humanis dan merakyat dalam menangani serta mengatasi persoalan.

"Kami bahkan tadi mengusulkan tagline baru untuk Kapolri, yaitu Polisi Sahabat Umat," tutur Mu'ti.

Sementara, Sigit mengatakan, program moderasi beragama merupakan salah satu formula untuk menekan paham-paham radikal dan intoleransi dengan pendekatan lunak.

"Pemahaman tentang moderasi beragama tentunya jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat hard (keras)," kata Sigit.

Baca juga: Bertemu Kapolri Listyo Sigit, PP Muhammadiyah: Polri Sudah Dianggap sebagai Keluarga

Sigit berharap sinergi antara Polri dan Muhammadiyah ke depannya dapat membantu program deradikalisasi.

Selain itu, PP Muhammadiyah diharapkan dapat mengajak umat muslim untuk taat terhadap protokol kesehatan, mengingat masih tingginya penambahan kasus Covid-19 di Indonesia.

Pertemuan ini merupakan agenda kedua Sigit setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Kapolri: Kalau Ada Polisi Tak Mau Bertemu Warga NU, Berarti Tidak Menghormati Saya

Sebelumnya, Kamis (29/1/2021), Sigit bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sigit menjadi Kapolri ke-25 menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com