Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Abdul Mu'ti soal Kesiapan Kapolri Listyo Sigit Jadi Anggota Muhammadiyah

Kompas.com - 29/01/2021, 22:23 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti sempat melontarkan candaan kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Peristiwa itu terjadi di sela konferensi pers sesuai pertemuan antara PP Muhammadiyah dan Sigit, Jumat (29/1/2021).

Awalnya, Mu’ti menyampaikan bahwa Polri sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Muhammadiyah.

Ia kemudian berseloroh soal iuran anggota dan mengatakan Sigit tak perlu menjadi anggota Muhammadiyah.

Baca juga: Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

“Kami memang menyampaikan, Pak Kapolri tidak perlu menjadi anggota Muhammadiyah karena untuk menjadi anggota Muhammadiyah harus bayar iuran,” tutur Mu’ti, dikutip melalui siaran akun Youtube Kompas TV, Jumat.

“Walaupun, Beliau siap juga,” imbuhnya sambil tertawa.

Dalam pertemuan itu, Mu'ti menyampaikan dukungan Muhammadiyah atas program-program Sigit. Salah satunya soal pendekatan yang lebih humanis dan merakyat.

Di samping itu, Mu’ti menuturkan, pihaknya juga mendukung program Sigit terkait moderasi beragama.

“Jadi Pak Kapolri menyatakan bahwa moderasi itu adalah program yang akan beliau kembangkan, bukan program deradikalisasi,” ujar dia.

Baca juga: Bertemu Kapolri Listyo Sigit, PP Muhammadiyah: Polri Sudah Dianggap sebagai Keluarga

Sementara, Sigit mengungkapkan, kunjungannya itu dilakukan dalam rangka silaturahmi. Selain itu, Polri juga ingin bersinergi dengan Muhammadiyah.

“PP Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Muslim terbesar yang sudah berdiri sebelum kemerdekaan yaitu di tahun 1912, tentunya adalah kewajiban kami dari kepolisian untuk sowan,” ungkap Sigit.

Pertemuan ini merupakan agenda kedua Sigit setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Kapolri: Kalau Ada Polisi Tak Mau Bertemu Warga NU, Berarti Tidak Menghormati Saya

Sebelumnya, Kamis (29/1/2021), Sigit bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sigit menjadi Kapolri ke-25 menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com