Mengurai Polemik Pilkada Serentak, Perbedaan UU Pilkada dan Draf RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). RUU ini masuk dalam daftar 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

Komisi II DPR mengusulkan revisi UU Pemilu ini ke Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (16/11/2020) dengan alasan bahwa terjadi tumpang tindih pasal dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Oleh karenanya, Komisi II memutuskan agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada diatur dalam satu undang-undang.

Baca juga: PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

"Ini kami juga dasari perubahan dalam keputusan MK, baik tentang UU Pemilu dan ada enam putusan MK tentang UU Pilkada," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam paparannya dalam rapat Baleg secara virtual, Senin (16/11/2020).

Doli mengatakan, revisi UU Pemilu ini akan berpengaruh pada pencabutan sejumlah UU terkait kepemiluan.

UU yang akan dicabut adalah, UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pilkada, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Kemudian, UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Pilkada, dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Baca juga: PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

Selain itu, RUU ini akan dimuat dua konsep pemisahan tata laksana Pemilu yang disebut sebagai Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

"Ada perkembangan tentang definisi Pemilu Nasional dan Daerah, yang kami susun Pemilu Nasional terdiri atas pilpres, pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Daerah Pemilihan gubernur-wagub, Bupati-wakil bupati dan walkot dan wawalkot," tutur Doli.

Pilkada 2024 bakal dinormalisasi?

Beberapa hari terakhir, RUU Pemilu menjadi sorotan partai politik dikarenakan draf RUU ini mengatur perubahan terkait pelaksanaan pilkada serentak.

Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek menuturkan, draf RUU Pemilu ini disusun Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR atas permintaan Komisi II.

"Draf RUU Pemilu ini disusun BKD DPR atas permintaan Komisi II," kata Awiek saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu