Salin Artikel

Mengurai Polemik Pilkada Serentak, Perbedaan UU Pilkada dan Draf RUU Pemilu

Komisi II DPR mengusulkan revisi UU Pemilu ini ke Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (16/11/2020) dengan alasan bahwa terjadi tumpang tindih pasal dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Oleh karenanya, Komisi II memutuskan agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada diatur dalam satu undang-undang.

"Ini kami juga dasari perubahan dalam keputusan MK, baik tentang UU Pemilu dan ada enam putusan MK tentang UU Pilkada," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam paparannya dalam rapat Baleg secara virtual, Senin (16/11/2020).

Doli mengatakan, revisi UU Pemilu ini akan berpengaruh pada pencabutan sejumlah UU terkait kepemiluan.

UU yang akan dicabut adalah, UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pilkada, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Kemudian, UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Pilkada, dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Selain itu, RUU ini akan dimuat dua konsep pemisahan tata laksana Pemilu yang disebut sebagai Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

"Ada perkembangan tentang definisi Pemilu Nasional dan Daerah, yang kami susun Pemilu Nasional terdiri atas pilpres, pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Daerah Pemilihan gubernur-wagub, Bupati-wakil bupati dan walkot dan wawalkot," tutur Doli.

Pilkada 2024 bakal dinormalisasi?

Beberapa hari terakhir, RUU Pemilu menjadi sorotan partai politik dikarenakan draf RUU ini mengatur perubahan terkait pelaksanaan pilkada serentak.

Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek menuturkan, draf RUU Pemilu ini disusun Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR atas permintaan Komisi II.

"Draf RUU Pemilu ini disusun BKD DPR atas permintaan Komisi II," kata Awiek saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).

Kemudian, Pasal 734 menyebutkan bahwa pilkada serentak akan dilangsungkan pada tahun 2027 dan selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang dimuat UU Nomor 10 Tahun 2016. Pada 201 Ayat 8 disebutkan bahwa Pilkada serentak telah ditetapkan digelar pada November 2024.

Pelaksanaan Pilkada ini akan berdekatan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Secara terpisah, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan, wacana pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 harus dibahas lebih lanjut dengan mendengarkan masukan dari pemerintah

"Tapi kita minta masukan pemerintah, DIM-nya disusun pemerintah. Dan ini masih tawaran semacam perspektif," ujar Willy.

Ditolak PDI-P dan PKB

Perubahan pelaksanan pilkada dalam draf tersebut menuai respons beragam dari partai politik di DPR RI. Dua partai yakni PPP dan PAN secara tegas menolak pembahasan RUU Pemilu secara keseluruhan.

Sementara itu, partai politik seperti PDI-P dan PKB menolak ketentuan pelaksanaan Pilkada dalam draf RUU Pemilu tersebut. Mereka meminta pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan 2024.

Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, persoalan pilkada serentak selama ini lebih pada aspek pelaksanaan, bukan substansi peraturan perundangan-undangan.

Oleh karenanya, ia meminta, pilkada serentak tetap dilakukan pada 2024.

"Atas dasar hal tersebut, sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah," kata Djarot dalam keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021).

Djarot mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 merupakan salah satu materi pokok di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang bertujuan menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pilkada 2024.

"Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi," ujarnya.

Senada dengan Djarot, Anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan, sebaiknya Pilkada serentak digelar sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Alasannya, saat ini Indonesia masih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi.

Luqman memprediksi, sekitar dua tahun ke depan, Indonesia masih akan fokus dalam menangani pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, apabila pilkada dilaksanakan pada 2024, pemerintah akan lebih fokus pada penanganan pandemi.

"Dengan skema pilkada serentak 2024, situasi politik nasional akan lebih kondusif dan anggaran negara dapat difokuskan untuk memulihkan ekonomi, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang melonjak akibat pandemi Covid-19," ujar dia.

Beda sikap Demokrat

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya menyetujui ketentuan yang dimuat di dalam draf RUU Pemilu bahwa Pilkada dilangsungkan 2022 dan 2024.

Alasannya, jika pelaksanaan pilkada berdekatan dengan pilpres, masyarakat akan kehilangan momentum mendalami visi misi dan rekam jejak calon kepala daerah.

"Bagaimanapun, pilpres memiliki daya magnet yang luar biasa. Keserentakan pilpres dan pileg di 2019 lalu, memberikan contoh nyata bagaimana pileg tenggelam di tengah hiruk pikuk pilpres. Begitu juga kemungkinan nasib Pilkada," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Rabu (27/1/2021).

Kendati demikian, Herzaky menghormati opsi apa pun yang akan disepakati antara DPR dan pemerintah terkait RUU Pemilu demi merawat demokrasi di Tanah Air.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada pihak yang memaksakan Pilkada serentak 2024 hanya karena kepentingan pragmatis yang tidak pro rakyat.

"Misalnya, mau menjegal tokoh-tokoh politik yang dianggap potensial sebagai capres," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/08231161/mengurai-polemik-pilkada-serentak-perbedaan-uu-pilkada-dan-draf-ruu-pemilu

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke