Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Data Penerima Vaksin Covid-19 Akan Diverifikasi Manual ke Tiap Faskes

Kompas.com - 14/01/2021, 11:27 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, data target penerima vaksin Covid-19 akan terus diperbarui seiring berjalannya program vaksinasi yang telah dimulai pada Rabu (13/1/2021).

Budi menyebut, data akan diverifikasi secara manual melalui dinas kesehatan di daerah-daerah.

"Atas saran bapak/ibu anggota DPR, (kami) melakukan double verifikasi secara manual ke masing-masing faskes. Saya sudah minta semua dirjen kembali melakukan verifikasi melalui dinkes," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Menkes: Vaksin Covid-19 Tak Hanya Lindungi Diri, tetapi Juga Keluarga dan Tetangga Kita

Saat ini, target penerima vaksin yang ditetapkan pemerintah yaitu sebanyak 181,5 juta orang.

Budi menjelaskan, data itu diperoleh dari data sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kemenkes.

Selanjutnya, data dicocokkan dengan data Dukcapil Kemendagri untuk memverifikasi alamat dan nomor ponsel. Data juga dicocokkan dengan data di BPJS Kesehatan.

"Terutama untuk melihat data-data komorbid," ujarnya.

Budi mengamini bahwa data yang dimiliki pemerintah mungkin tidak sempurna. Karena itu, Kemenkes juga membuka layanan call center 119.

"Kami membuka fasilitas untuk memperbarui data melalui mekanisme call center 119," tuturnya.

Baca juga: Usai Vaksin Raffi Ahmad Kumpul Tanpa Masker, Ahli: Itu Namanya Selfish

Sementara itu, untuk pelaksanaan vaksinasi ditargetkan selesai dalam 15 bulan. Namun, menurut Budi, Presiden Joko Widodo meminta bisa dipercepat hingga 12 bulan.

"Kita rencananya 15 bulan, tapi bpk presiden meminta dipercepat 12 bulan," kata Budi.

Budi mengatakan, yang jadi kendala adalah soal ketersediaan vaksin Covid-19. Karena itu, Kemenkes sudah meminta Bio Farma untuk menegosiasikan ke perusahaan-perusahaan produsen vaksin Covid-19 agar bisa mempercepat kedatangan vaksin.

"Yang critical bukan dokter dan vaksinatornya, tapi critical-nya adalah ketersediaan vaksinnya. Kami sedang meminta Bio Farma negosiasi lagi dengan produsen-produsen vaksin agar kita bisa lebih cepat mendatangkan vaksin agar bisa selesai 12 bulan di akhir 2021 ini," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com