Minta Kartu Prakerja Dihentikan, KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 30,8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pihaknya pernah meminta pemberhentian sementara program Kartu Prakerja karena sejumlah masalah.

Menurut dia, rekomendasi KPK tersebut berdampak pada penyelamatan uang negara sebesar Rp 30,8 miliar.

"Pada kajian Kartu Prakerja, selain memberhentikan sementara program ini, rekomendasi KPK juga berdampak pada penyelamatan uang negara sebesar Rp30,8 miliar akibat penghilangan tahapan face recognition," kata Alex dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube KPK RI, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Wapres: Kartu Prakerja untuk Kembangkan Potensi Para Pekerja

Alex juga menyoroti program pemerintah terkait jaring pengaman sosial.

Program ini, kata Alex, bertujuan membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 secara langsung dalam bentuk sembako dan uang tunai.

Program ini terdiri dari program Kartu Prakerja, program bantuan sosial (PKH, paket bantuan sembako dan bantuan tunai sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non Jabodetabek), stimulus Covid-19 di sektor kelistrikan/diskon listrik, bantuan bansos beras, dan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta.

Berdasarkan hal tersebut, Alex mengatakan, agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan bantuan, maka diperlukan sinkronisasi data yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos), PT PLN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Wapres: Tahun 2021 Program Kartu Prakerja Akan Dilanjutkan

Sinkronisasi data dari BPJSTK dengan Kartu Prakerja pada program bantuan subsidi upah pekerja dapat menyelamatkan uang negara sebesar Rp 622 miliar.

"Pemutakhiran data perlu dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana dekonsentrasi dari pusat," kata Alex.