Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, hingga saat ini ada 5,9 juta peserta program Kartu Prakerja.

Jumlah ini dihitung sejak kali pertama Kartu Prakerja diluncurkan pada 11 April 2020.

"Hingga saat ini, sampai gelombang 11 sudah ada 5,9 juta penerima," kata Susi dalam sebuah diskusi daring yang ditauangkan YouTube Perekonomian RI, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Anggota DPR Ini Minta Pelatihan Program Kartu Pra Kerja Digelar Offline

Susi menjelaskan, selama tujuh bulan, total ada 43 juta orang yang mendaftar program Kartu Prakerja. Namun, yang lolos verifikasi surel, nomor telepon, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) hanya 19 juta pendaftar.

Jumlah itu kemudian diseleksi. Hasilnya, di gelombang 1-3 periode 11 hingga 30 April, terdapat 680 pendaftar yang dinyatakan lolos sebagai peserta Kartu Prakerja.

Kemudian, pada gelombang 4-6 atau periode 8 hingga 31 Agustus, total ada 2,4 juta pendaftar yang lolos.

Jumlah itu terus bertambah seiring berlanjutnya program Kartu Prakerja gelombang 7-11, sehingga total ada 5,9 juta peserta.

Baca juga: Kartu Prakerja Dipastikan Lanjut di 2021, Peserta Tahun Ini Tak Bisa Ikut Lagi

Menurut Susi, dengan masifnya pendaftar, masih sangat banyak yang belum terfasilitasi program bantuan ini.

"Berarti hanya satu dari empat orang yang mendaftar mendapatkan kartu Prakerja karena dari 19 juta (yang lolos verifikasi), hanya mendapatkan 5,9 juta tadi (yang menjadi peserta). Sehingga yang belum mendapatkan program ini masih sangat banyak sekali," ujar dia

Susi mengatakan, dari 5,9 juta penerima Kartu Prakerja, 87 persen berpendidikan SMA ke atas. Kemudian, 77 persen berusia antara 18 sampai 35 tahun.

Sebanyak 81 persen peserta mengaku belum pernah mengikuti pelatihan atau kursus, dan 88 persen mengatakan mereka tidak bekerja.

"Beberapa provinsi yang menerima program Kartu Prakerja penerima terbanyak adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan yang paling sedikit adalah Papua Barat, Papua, Maluku Utara dan Kalimantan Utara," ujar dia.

Baca juga: Tanpa Tender, Penentuan Mitra Kartu Prakerja Dijamin Tetap Transparan