Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Satgas soal Kriteria Vaksin Covid-19 yang Berkualitas...

Kompas.com - 11/12/2020, 11:25 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, ada sejumlah kriteria ideal untuk menyatakan bahwa sebuah vaksin berkualitas. Kriteria itu di antaranya berkaitan dengan efikasi dan efektivitas.

"Kedua aspek ini memiliki peran untuk mengukur manfaat vaksin dalam pengendalian Covid-19," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/12/2020).

Wiku menjelaskan, efikasi merupakan kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit dan menekan penularan virus di kondisi ideal dan terkontrol.

Baca juga: Tak Hanya dari China, Pemerintah Juga Pesan 30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari Novavax AS

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji klinis vaksin di laboratorium yang dilakukan terhadap populasi dalam jumlah terbatas.

Sementara, efektivitas merupakan kemampuan vaksin dalam melindungi masyarakat secara luas atau heterogen.

Menurut Wiku, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas vaksin. Pertama, yang berkaitan dengan penerima vaksin seperti usia, komorbid, riwayat infeksi, serta jangka waktu sejak vaksinasi dilakukan.

Faktor kedua, karakteristik dari vaksin itu sendiri, misalnya jenis vaksin yakni aktif atau inactivated, komposisi vaksin, hingga cara penyuntikannya.

"Faktor ketiga, kecocokan strain vaksin dengan strain pada virus yang beredar di masyarakat," ucap Wiku.

Baca juga: Satgas Sebut Tes Covid-19 Capai 96,35 Persen, Tertinggi Selama Pandemi

Untuk dapat mengetahui aspek efektivitas vaksin, kata Wiku, diperlukan data surveilans untuk melihat perkembangan kasus dan memantau dampaknya.

Diperlukan pula data imunisasi dan data klinis individu pendukung untuk melihat aspek lain yang mempengaruhi kondisi kesehatan individu.

Sementara, efisiensi sebuah vaksin dapat dilihat dari bagaimana sebuah pembelanjaan vaksin mampu mencegah pengeluaran biaya kesehatan yang diakibatkan dari penyakit tersebut.

"Selain kedua aspek ini terdapat berbagai pertimbangan lain yang sedang dilakukan pemerintah untuk memastikan tercapainya tujuan utama yakni mengakhiri pandemi Covid-19," kata Wiku.

Baca juga: 598.933 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Pembelian Vaksin Sinovac-Novavax

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com