Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Hanya dari China, Pemerintah Juga Pesan 30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari Novavax AS

Kompas.com - 11/12/2020, 10:19 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) telah memesan 155.504.000 dosis vaksin Covid-19.

Sebanyak 30.000.000 dosis di antaranya merupakan vaksin merk Novavax yang berasal dari perusahaan farmasi Amerika Serikat (AS).

Sementara, 125.504.000 dosis lainnya adalah merk Sinovax yang merupakan produksi perusahaan farmasi Cina.

"Status sampai sekarang jumlah yang sudah firm order ada 155 juta (dosis) dari kebutuhan 246 juta (dosis)," kata Ketua KPC PEN Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: 598.933 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Pembelian Vaksin Sinovac-Novavax

Sementara itu, berdasarkan rencana pemerintah, jumlah vaksin Covid-19 yang dibutuhkan sebanyak 246.575.051 dosis untuk 107.206.544 orang sasaran penerima.

Untuk memenuhi kebutuhan vaksin, KPC PEN juga mencoba menjalin kerja sama dengan Pfizer, Astra Zeneca, dan lembaga Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi).

Menurut Budi, ada potensi pengadaan 116.000.000 dosis vaksin Covid-19 dari hasil komunikasi pemerintah dengan Gavi dan perusahaan-perusahaan farmasi tersebut.

Baca juga: Menjanjikan, Vaksin Corona Novavax Masuki Tahap Akhir Pengujian

"Kami memiliki potensi pengadaan 116 juta (dosis) tambahan, sehingga totalnya firm order dan potensi yang kami siapkan untuk tahun depan sudah ada 271 juta dosis," ujar Budi.

Berdasarkan proyeksi KPC PEN, setidaknya butuh waktu hingga Januari 2022 untuk memenuhi pengadaan vaksin Covid-19 sesuai target.

Namun, Budi menjamin KPC PEN berupaya agar program vaksinasi bisa berjalan lebih cepat.

"Kami akan terus berusaha keras supaya kami bisa mempercepat pengadaan vaksin sehingga program vaksinasi bisa lebih cepat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com