Kemenag Siapkan Tiga Skenario Terkait Pelaksanaan Ibadah Haji 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) tetap melakukan persiapan penyelenggaran keberangkatan Ibadah Haji 2021 atau 1442 Hijriah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Oman Faturahman mengatakan, pihaknya tetap menyiapkan pelaksanaan ibadah haji dengan tiga skenario.

"Meski menyiapkan tiga skenario pemberangkatan haji, Kementerian Agama tetap melakukan mitigasi dan upaya-upaya antisipatif apabila penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi berjalan normal sebagaimana biasanya," kata Oman, dilansir dari laman resmi Kemenag, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Tiga skenario yang disiapkan Kemenag yakni haji keberangkatan dalam keadaan normal, pembatasan kuota, dan penundaan keberangkatan jemaah haji.

Selain menyiapkan tiga skenario, Kemenag, lanjut Oman, juga sudah melakukan sertifikasi pembimbing manasik haji.

Sertifikasi bimbingan manasik diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berkerja sama dengan Fakultas Dakwah UIN Sumatera Utara Medan.

Ada 100 peserta yang ikut dalam kegiatan yang berlangsung sejak 21 hingga 30 November 2020.

"Sertifikasi berlangsung di Asrama Haji Medan, dengan menerapakan protokol kesehatan yang ketat," ujar dia.

Baca juga: Rapat di DPR, Menag Sampaikan 3 Opsi Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan, mitigasi keberangkatan calon jemaah haji di tahun 2021 sama dengan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi ini.

Di antaranya, melakukan swab test sebelum keberangkatan dan analisis risiko penanganan jemaah terpapar Covid-19.

Kendati demikian, ia menambahkan, pemerintah masih menunggu keputusan Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

"Sampai saat ini pemerintah RI belum menerima tanda adanya penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021," ujar Fachrul dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (18/11/2020).