Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: RI Masih Kekurangan Lembaga Mikro Syariah

Kompas.com - 16/11/2020, 11:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, jumlah baitu al-maal wa al-tamil (BMT) di Indonesia harus ditingkatkan.

Pasalnya, sebagai negara mayoritas muslim dengan 221 juta penduduk, kata dia, Indonesia masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah.

BMT dinilai Ma'ruf memiliki potensi untuk memberikan pembiayaan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) syariah.

"BMT perlu ditingkatkan jumlahnya, karena Indonesia sebagai negara dengan 221 juta penduduk muslim, masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah," ujar Ma'ruf dalam acara BMT Summit 2020 yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (16/11/2020), secara virtual.

Baca juga: Wapres: Fokus ke Kelompok Kecil, Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Efektif Kurangi Kemiskinan

Oleh karena itu, kata dia, perlu dibangun pusat-pusat pelatihan lembaga mikro syariah di berbagai daerah.

Pusat-pusat pelatihan tersebut akan menjadi pusat pembinaan dan pengembangan BMT.

Ma'ruf mengatakan, keberlangsungan BMT tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelaku usaha mikro yang akan menjadi calon nasabah dari BMT itu sendiri.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pelaku UMKM tersebut diperlukan, salah satunya melalui pusat-pusat pelatihan yang dimaksud.

Selain itu, kata dia, pembangunan pusat-pusat bisnis syariah (Sharia Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah juga diperlukan.

Baca juga: 10 Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kantongi Izin OJK

"BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah inovasi anak bangsa yang tidak dimiliki negara-negara muslim lainnya. Banyak negara berpenduduk muslim, yang memiliki jumlah usaha mikro dan kecil yang banyak, ingin mempelajari dan menerapkan model BMT di negaranya," kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, menurutnya sudah menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk menguatkan BMT yang sudah dimiliki.

Tujuannya adalah agar BMT terbukti menjadi solusi bagi penguatan ekonomi umat sehingga dapat direplikasi di berbagai negara muslim lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com