Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Terawan: Pneumonia Penyebab 10 Persen Kematian Balita

Kompas.com - 12/11/2020, 15:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, 10 persen anak di Indonesia meninggal dunia disebabkan oleh pneumonia.

Hal tersebut, kata dia, berdasarkan laporan Sampel Sistem Registrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) tahun 2016.

"Dengan jumlah lebih dari 800.000 anak di Indonesia berdasarkan sampel sistem registrasi Balitbangkes 2016, pneumonia penyebab 10 persen kematian balita," kata Terawan dalam peringatan Hari Pneumonia Dunia secara virtual, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Kehadiran Terawan di Forum WHO yang Tak Paparkan Data Penanganan Pandemi...

Ia mengatakan, laporan WHO pada tahun 2017 menyebut bahwa 15 persen atau 5,5 juta kematian anak di bawah lima tahun disebabkan oleh pneumonia.

Pneumonia, kata dia, merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru atau alveoli yang disebabkan virus, bakteri, parasti, dan jamur.

Penyakit tersebut ditularkan melalui udara atau droplet dan merupakan penyakit bahaya bagi kelompok rentan.

"Pneumonia masih menjadi masalah kesehatan utama pada balita di dunia terutama di negara berkembang," kata dia.

Baca juga: Saat Terawan Puji Jokowi dan Luhut di Forum WHO...

Terawan mengatakan, dalam menanggulangi pneumonia, pemerintah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan balita dengan pneumonia.

Kemudian, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mendeteksi dini pneumonia.

Ini termasuk melakukan perluasan introduksi imunisasi pneumococcal conjugate vaccine (pcv) secara bertahap ke wilayah lain di Indonesia untuk menurunkan angka kematian balita karena pneumonia.

Saat ini, kata dia, imunisasi PCV dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bangka Belitung.

"Saya imbau semua pihak pemangku kebijakan, lintas sektor, orgnisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat untuk berkontribusi mencegah pneumonia dengan mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat, serta ciptakan lingkungan yang sehat," kata dia.

Baca juga: Terawan: Apabila Tak Ada Keperluan Mendesak, Libur Panjang Sebaiknya di Rumah

Ia mengatakan, keluarga berperan besar terhadap kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dengan demikian, mereka harus mendapat perlindungan dan hak kesehatan, termasuk terhindar dari pneumonia.

Caranya adalah dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan menyusui ditambah MP ASI sampai 2 tahun, dan menuntaskan imunisasi anak, mengobati ke fasilitas kesehatan jika anak sakit.

Kemudian, memastikan kecukupan gizi anak dan hidup bersih sehat, serta memanfaatkan buku kesehatan anak untuk mendapatkan informasi kesehatan anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com