Pemerintah Masih Pelajari Daerah Mana Saja yang Perlu Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah masih mempelajari jumlah daerah di Indonesia yang warganya akan divaksin Covid-19.

"Kami masih (dalami) sedang dipelajari oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), berapa kelayakan Indonesia (yang divaksin) dan wilayah mana saja yang menjadi perhatian (untuk divaksin)," ujar Muhadjir selepas acara penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Revolusi Mental, Kamis (12/11/2020).

Ia mengatakan, menurut organisasi kesehatan dunia WHO, herd immunity vaksin Covid-19 ditargetkan sebanyak 70 persen dari total penduduk.

Baca juga: Masa Pengawasan, Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 dalam Kondisi Baik

Namun, data WHO tersebut jika semua warga terpapar Covid-19 sehingga 70 persen di antaranya harus divaksin.

Sementara itu, di Indonesia, kata dia, tidak semua wilayah terpapar Covid-19 dan dinyatakan zona merah.

"Jadi karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam (jumlah daerahnya)," ucap Muhadjir. 

"Tapi yang jelas nanti yang akan diutamakan tenaga kesehatan (divaksin) dan tenaga kesehatan pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien. Tidak harus semuanya," kata dia.

Berdasarkan hasil rapat yang baru-baru ini dilakukan, pemerintah telah 60 juta orang yang akan diberi vaksin secara gratis.

Akan ada pula vaksin mandiri, yakni vaksin yang dibiayai sendiri terutama dari perusahaan-perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, rencana vaksinasi Covid-19 di Indonesia kemungkinan baru dapat dilaksanakan pada minggu ketiga Desember 2020.

Rencana ini mundur bila dibandingkan rencana awal yang disebut akan dimulai pada November 2020.

“Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember,” kata Luhut saat menyampaikan paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, Rabu (4/11/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Satgas Covid-19 Depok Klaim Belum Temukan Lonjakan Kasus Akibat Libur Panjang

Luhut mentgatakan, pemerintah tengah melakukan uji klinis fase ketiga terhadap vaksin yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi, pemerintah akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya,” kata Luhut.

“Ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan,” ucap dia.

Baca juga: Satgas Pastikan Keamanan Vaksin Covid-19

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menambahkan, pemerintah berencana menjadikan Bali sebagai wilayah zona hijau pada awal 2021, menyusul kegiatan vaksinasi mendatang.

Luhut sebelumnya pernah menyatakan, rencana vaksinasi Covid-19 yang direncanakan pada pertengaan November 2020 dapat mundur.

Menurut dia, mundurnya kegiatan vaksinasi itu bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, melainkan BPOM memerlukan waktu untuk menerbitkan EUA.