UU Cipta Kerja Inkonstitusional Jadi Alasan Walhi Tolak Hadiri Rapat DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Manager Kampanye, Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Wahyu Perdana mengatakan, pihaknya menolak hadir dalam rapat Komisi IV DPR karena sejak awal menolak UU Cipta Kerja.

Untuk diketahui, rapat tersebut mengagendakan menindaklanjuti diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan.

"Kami tidak mengakui produk inkonstitusional beserta turunannya, proses-proses tersebut (UU Cipta Kerja) yang dilakukan DPR dan pemerintah hanya akan menjustifikasi dari kerancuan dan pengrusakan terhadap sistem hukum di Indonesia," kata Wahyu saat dihubungi, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Komisi IV: Walhi Tolak Hadir Rapat Bahas Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Terkait Kawasan Hutan

Wahyu mengatakan, pembahasan UU Cipta Kerja banyak menabrak prosedur formil. Bahkan, banyak masukan akademisi yang tidak ditampung dengan baik dalam UU Cipta Kerja.

"Masukan yang kami perhatikan dari akademisi yang hadir, bahkan juga tidak diambil dengan baik," ujar dia.

Lebih lanjut, Wahyu menyoroti, substansi UU Cipta Kerja yang menghilangkan batas minimum kawasan hutan.

Menurut Wahyu, menghilangkan batas minimum kawasan hutan tidak akan mengurangi eksploitasi terhadap hutan.

"Faktualnya sebaliknya diberi batas minimum saja sering diabaikan," kata dia.

Baca juga: Buruh Berharap Hakim MK Independen dan Tak Lalai Tangani Gugatan UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, Walhi menolak menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Sudin mengatakan, Walhi menolak menghadiri rapat dengan Komisi IV karena sejak awal lembaga itu menolak UU Cipta Kerja.

"Walhi menolak untuk datang, karena sesuai tentang UU Cipta Kerja yang dipaksakan oleh presiden," kata Sudin saat memimpin rapat.

Baca juga: Berbagai Kelalaian yang Membuat Proses UU Cipta Kerja Dinilai Ugal-ugalan...

Sudin mengatakan, pihaknya mengundang Walhi dalam rangka meminta masukan terkait aturan turunan atau Peraturan Pemerintah UU Cipta Kerja yang sedang dibahas pemerintah.

"Kalau ada masukan kan nanti kami bisa mengusulkan kepada pemerintah, UU-nya ini, PP-nya ini. Tapi kalau Walhi seperti ini tampaknya susah juga diajak ngomong," ujar dia.