Kompas.com - 12/11/2020, 13:03 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, menjadi pejabat publik adalah untuk melayani publik, bukan untuk menambah pundi-pundi harta.

Hal itu disampaikan Ghufron dalam acara Webinar Pembekalan Pilkada yang diikuti para calon kepala daerah dari provinsi Bengkulu, Riau, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).

"Kalau ingin naik hartanya, jangan pilih jadi pejabat publik. Pejabat publik itu pejabat yang melayani," kata Ghufron dalam webinar yang disiarkan melalui akun Youtube KPK.

Ghufron menuturkan, seorang pejabat publik seharusnya menjadi orang yang banyak menyebar kebaikan, bukan orang yang senang hidup bermewah-mewahan.

"Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak kebaikannya kepada orang lain bukan hanya 'saya senang pakai emas banyak, mobil mewah,' kalau masih begitu jangan jadi pejabat," ujar Ghufron.

Baca juga: KPK: Korupsi Risikonya Bukan Hanya pada Koruptor, Tapi Juga Keluarga

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, kehidupan seorang pejabat publik memang berbeda dengan kehidupan seorang pengusaha yang dapat bermewah-mewahan tanpa harus khawatir tersandung masalah hukum.

Misalnya, pengusaha tidak perlu melaporkan kekayaannya dan tidak perlu khawatir ketika menerima sumbangan atau hadiah yang mesti dilaporkan sebagai gratifikasi oleh seorang pejabat.

"Kalau masih bersenang-senangan, bermewah-mewahan, ya sudah jadi selebriti, jadi pengusaha enggak masalah," kata Ghufron.

Dalam kesempatan yang sama, Ghufron juga meminta para calon kepala daerah untuk tidak memikirkan biaya kampanye yang telah dikeluarkan jika telah terpilih kelak.

Sebab, hal itu dapat menyebabkan korupsi apabila sang kepala daerah memikirkan cara-cara untuk mengembalikan biaya kampanye yang telah ia keluarkan.

"Kalau sudah mikirnya mikir modal, ini bukan pejabat publik, ini pedagang, kalau pedagang, jangan duduk sebagai pejabat publik," kata Ghufron.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.