KPK: Kalau Ingin Naik Hartanya, Jangan Jadi Pejabat Publik

Kompas.com - 12/11/2020, 13:03 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nurul Ghufron menyatakan, menjadi pejabat publik adalah untuk melayani publik, bukan untuk menambah pundi-pundi harta.

Hal itu disampaikan Ghufron dalam acara Webinar Pembekalan Pilkada yang diikuti para calon kepala daerah dari provinsi Bengkulu, Riau, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).

"Kalau ingin naik hartanya, jangan pilih jadi pejabat publik. Pejabat publik itu pejabat yang melayani," kata Ghufron dalam webinar yang disiarkan melalui akun Youtube KPK.

Ghufron menuturkan, seorang pejabat publik seharusnya menjadi orang yang banyak menyebar kebaikan, bukan orang yang senang hidup bermewah-mewahan.

"Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak kebaikannya kepada orang lain bukan hanya 'saya senang pakai emas banyak, mobil mewah,' kalau masih begitu jangan jadi pejabat," ujar Ghufron.

Baca juga: KPK: Korupsi Risikonya Bukan Hanya pada Koruptor, Tapi Juga Keluarga

Ia mengatakan, kehidupan seorang pejabat publik memang berbeda dengan kehidupan seorang pengusaha yang dapat bermewah-mewahan tanpa harus khawatir tersandung masalah hukum.

Misalnya, pengusaha tidak perlu melaporkan kekayaannya dan tidak perlu khawatir ketika menerima sumbangan atau hadiah yang mesti dilaporkan sebagai gratifikasi oleh seorang pejabat.

"Kalau masih bersenang-senangan, bermewah-mewahan, ya sudah jadi selebriti, jadi pengusaha enggak masalah," kata Ghufron.

Dalam kesempatan yang sama, Ghufron juga meminta para calon kepala daerah untuk tidak memikirkan biaya kampanye yang telah dikeluarkan jika telah terpilih kelak.

Sebab, hal itu dapat menyebabkan korupsi apabila sang kepala daerah memikirkan cara-cara untuk mengembalikan biaya kampanye yang telah ia keluarkan.

"Kalau sudah mikirnya mikir modal, ini bukan pejabat publik, ini pedagang, kalau pedagang, jangan duduk sebagai pejabat publik," kata Ghufron.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Nasional
Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Nasional
Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X