KPK: Kalau Ingin Naik Hartanya, Jangan Jadi Pejabat Publik

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, menjadi pejabat publik adalah untuk melayani publik, bukan untuk menambah pundi-pundi harta.

Hal itu disampaikan Ghufron dalam acara Webinar Pembekalan Pilkada yang diikuti para calon kepala daerah dari provinsi Bengkulu, Riau, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).

"Kalau ingin naik hartanya, jangan pilih jadi pejabat publik. Pejabat publik itu pejabat yang melayani," kata Ghufron dalam webinar yang disiarkan melalui akun Youtube KPK.

Ghufron menuturkan, seorang pejabat publik seharusnya menjadi orang yang banyak menyebar kebaikan, bukan orang yang senang hidup bermewah-mewahan.

"Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak kebaikannya kepada orang lain bukan hanya 'saya senang pakai emas banyak, mobil mewah,' kalau masih begitu jangan jadi pejabat," ujar Ghufron.

Baca juga: KPK: Korupsi Risikonya Bukan Hanya pada Koruptor, Tapi Juga Keluarga

Ia mengatakan, kehidupan seorang pejabat publik memang berbeda dengan kehidupan seorang pengusaha yang dapat bermewah-mewahan tanpa harus khawatir tersandung masalah hukum.

Misalnya, pengusaha tidak perlu melaporkan kekayaannya dan tidak perlu khawatir ketika menerima sumbangan atau hadiah yang mesti dilaporkan sebagai gratifikasi oleh seorang pejabat.

"Kalau masih bersenang-senangan, bermewah-mewahan, ya sudah jadi selebriti, jadi pengusaha enggak masalah," kata Ghufron.

Dalam kesempatan yang sama, Ghufron juga meminta para calon kepala daerah untuk tidak memikirkan biaya kampanye yang telah dikeluarkan jika telah terpilih kelak.

Sebab, hal itu dapat menyebabkan korupsi apabila sang kepala daerah memikirkan cara-cara untuk mengembalikan biaya kampanye yang telah ia keluarkan.

"Kalau sudah mikirnya mikir modal, ini bukan pejabat publik, ini pedagang, kalau pedagang, jangan duduk sebagai pejabat publik," kata Ghufron.