Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Kalau Ingin Naik Hartanya, Jangan Jadi Pejabat Publik

Kompas.com - 12/11/2020, 13:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, menjadi pejabat publik adalah untuk melayani publik, bukan untuk menambah pundi-pundi harta.

Hal itu disampaikan Ghufron dalam acara Webinar Pembekalan Pilkada yang diikuti para calon kepala daerah dari provinsi Bengkulu, Riau, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).

"Kalau ingin naik hartanya, jangan pilih jadi pejabat publik. Pejabat publik itu pejabat yang melayani," kata Ghufron dalam webinar yang disiarkan melalui akun Youtube KPK.

Ghufron menuturkan, seorang pejabat publik seharusnya menjadi orang yang banyak menyebar kebaikan, bukan orang yang senang hidup bermewah-mewahan.

"Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak kebaikannya kepada orang lain bukan hanya 'saya senang pakai emas banyak, mobil mewah,' kalau masih begitu jangan jadi pejabat," ujar Ghufron.

Baca juga: KPK: Korupsi Risikonya Bukan Hanya pada Koruptor, Tapi Juga Keluarga

Ia mengatakan, kehidupan seorang pejabat publik memang berbeda dengan kehidupan seorang pengusaha yang dapat bermewah-mewahan tanpa harus khawatir tersandung masalah hukum.

Misalnya, pengusaha tidak perlu melaporkan kekayaannya dan tidak perlu khawatir ketika menerima sumbangan atau hadiah yang mesti dilaporkan sebagai gratifikasi oleh seorang pejabat.

"Kalau masih bersenang-senangan, bermewah-mewahan, ya sudah jadi selebriti, jadi pengusaha enggak masalah," kata Ghufron.

Dalam kesempatan yang sama, Ghufron juga meminta para calon kepala daerah untuk tidak memikirkan biaya kampanye yang telah dikeluarkan jika telah terpilih kelak.

Sebab, hal itu dapat menyebabkan korupsi apabila sang kepala daerah memikirkan cara-cara untuk mengembalikan biaya kampanye yang telah ia keluarkan.

"Kalau sudah mikirnya mikir modal, ini bukan pejabat publik, ini pedagang, kalau pedagang, jangan duduk sebagai pejabat publik," kata Ghufron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com