Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kehalalan Vaksin Covid-19, Wapres Tunggu Laporan MUI

Kompas.com - 06/11/2020, 12:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, sampai saat ini belum ada kepastian soal kehalalan vaksin Covid-19.

Menurut Masduki, tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meneliti soal kehalalan vaksin belum melapor kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kalau soal kehalalan vaksin sampai sekarang belum, karena MUI belum melaporkan," ujar Masduki dalam wawancara virtual, Jumat (5/11/2020).

Baca juga: Sudah Ada Pengajuan Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19, Bagaimana Prosesnya di MUI?

Menurut Masduki, MUI akan sangat berhati-hati soal kehalalan vaksin Covid-19.

Jika sudah mendapat kepastian, kata Masduki, MUI akan segera melaporkannya kepada Wapres ma'ruf.

"Saya kira MUI akan sangat berhati-hati untuk urusan vaksin sampai betul-betul pasti, baru kemudian akan dilaporkan kepada Wapres," kata dia.

Baca juga: Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Masduki mengatakan, MUI harus berhati-hati, karena kehalalan vaksin merupakan masalah yang cukup rawan.

Sebab, permasalahan vaksin tidak sederhana. Verifikasi, tingkat kehalalan, dan hal lainnya harus benar-benar diperhatikan dengan seksama.

"Sehingga sampai sekarang Wapres juga sedang menunggu. Karena yang meminta untuk segera berangkat itu Wapres, tapi sekarang juga belum ada laporan," ucap Masduki.

Baca juga: Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Diharapkan Simultan dengan Tahap Uji Klinis

Sebelumnya, perwakilan MUI dan tim LPPOM ikut kunjungan ke Beijing, China, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto  untuk mengecek perkembangan vaksin yang akan dikirim ke Indonesia.

Tim MUI tersebut sejak awal akan melaksanakan verifikasi terkait kehalalan vaksin Covid-19. Setelah verifikasi selesai, selanjutnya MUI akan menggelar sidang fatwa.

"Jadi ini memang prosesnya panjang dan tidak mungkin juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti akan dilaporkan ke Wapres, kapan pemerintah akan mengeluarkan itu kita akan berkonsultasi dengan MUI terkait kehalalan (vaksin)," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Bio Farma Mulai Diproses

Kerja sama antara pemerintah dan MUI terkait vaksin ini dibutuhkan agar masyarakat memiliki persepsi yang sama soal vaksin Covid-19. 

Sebab jika tidak, kata Masduki, ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memberi informasi keliru soal vaksin Covid-19.

Rencananya, pada tahap pertama akan datang 3 juta vaksin Covid-19 ke Indonesia.

Tahap pertama vaksin itu diberikan bagi tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan orang-orang yang selama ini bertugas menangani pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com