Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih belum bisa mencapai target yang ditentukan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam melakukan tes usap (swab) dalam rangka penelusuran kontak untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Dari rasio target tes usap 1:1.000 penduduk per pekan, pemerintah baru mencapai 82,51 persennya.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebesar 267 juta jiwa, maka target WHO pada pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) Covid-19 adalah 267.000 orang per minggu.

"Perkembangan pemeriksaan Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di minggu ketiga Oktober ini, kita telah berhasil mencapai 82,51 persen dari target WHO," kata Wiku dalam keterangannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/10/2020).

"Kita harus mengapresiasi semua pihak, hanya dalam beberapa bulan saja sudah berhasil mendekati target WHO," kata Wiku.

Baca juga: Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Sebelumnya pada Juni, Indonesia baru mampu mencapai pemeriksaan 16,86 persen dari target WHO.

Wiku menambahkan kapasitas tes usap akan terus ditingkatkan hingga mencapai target WHO.

Meskipun demikian, ia mengatakan ada tantangan besar, dalam hal pemerataan pemeriksaan Covid-19 di tingkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

Tantangan besar lain yang juga harus dihadapi ialah Indonesia yang berbentuk negara kepulauan berbeda karakteristiknya dengan negara-negara lain di dunia.

Baca juga: Positivity Rate RI Masih Tinggi, Satgas Penanganan Covid-19 Perbanyak Testing

Dengan demikian terdapat kendala dalam hal transportasi logistik pengiriman spesimen dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Adapun kendala lainnya adalah distribusi alat-alat penunjang seperti reagen, mesin PCR, dan alat habis pakai yang mempengaruhi kapasitas sebuah laboratorium dalam melakukan pemeriksaan Covid-19.

"Mohon seluruh Pemerintah Daerah untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan maupun Satgas Covid-19 apabila membutuhkan bantuan dalam penanganan Covid-19," kata Wiku.

Baca juga: Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya